Oleh: H. Heri Ahmadi, S.Pd.I.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS
Perkembangan sebuah kota tidak dapat hanya mengandalkan intuisi, kebiasaan lama, atau keputusan yang bersifat reaktif. Kompleksitas persoalan perkotaan hari ini membutuhkan cara berpikir yang lebih sistematis, berbasis data, serta melibatkan banyak perspektif.
Kota Tasikmalaya, seperti halnya daerah lain yang terus berkembang, menghadapi tantangan yang semakin beragam. Persoalan tata ruang, pengelolaan lingkungan dan sampah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan regulasi daerah, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan isu yang membutuhkan perencanaan matang dan solusi yang komprehensif.
Dalam konteks inilah, Forum Group Discussion (FGD) menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun tradisi pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. Bagi lembaga legislatif, FGD bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi ruang untuk menguji gagasan, memperkaya perspektif, dan memastikan setiap kebijakan yang diperjuangkan memiliki dasar yang kuat.
Sebuah kebijakan publik yang baik harus lahir dari proses mendengar, mengkaji, dan memahami persoalan secara utuh. Karena itu, keterlibatan akademisi, praktisi, tenaga ahli, serta para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan tidak hanya benar secara administratif, tetapi juga tepat menjawab kebutuhan masyarakat.
FGD sebagai Jembatan antara Ilmu dan Kebijakan
FGD memiliki nilai strategis karena mampu mempertemukan dua dunia yang seringkali berjalan sendiri-sendiri: dunia akademik yang berbasis kajian ilmiah dan dunia pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui diskusi yang terarah, sebuah persoalan dapat dibedah dari berbagai sisi. Misalnya, ketika membahas persoalan sampah, maka solusi tidak cukup hanya melihat aspek teknis pengangkutan dan pembuangan. Perlu dikaji pula aspek perilaku masyarakat, tata kelola, pembiayaan, regulasi, hingga peluang ekonomi sirkular yang dapat dikembangkan.
Demikian pula dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi daerah, maupun penyusunan peraturan daerah. Setiap kebijakan memiliki dampak yang luas sehingga membutuhkan kajian dan pertimbangan yang matang.
Bagi Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya, budaya diskusi ilmiah merupakan bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan politik yang lebih berkualitas. Politik tidak boleh berhenti pada perdebatan kepentingan, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
FGD juga merupakan bentuk demokrasi substantif. Demokrasi bukan hanya tentang proses pemilihan pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dan berbagai kelompok keahlian diberikan ruang untuk ikut berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan.
Membangun Tradisi Intelektual di Parlemen
Tantangan pembangunan Kota Tasikmalaya ke depan membutuhkan kerja bersama yang lebih kuat. Tidak ada satu pihak yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan kota secara sendirian. Pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan seluruh elemen warga harus berjalan dalam semangat kolaborasi.
Karena itu, tradisi berdiskusi, menguji gagasan, dan membaca persoalan berdasarkan data harus terus dikembangkan dalam lingkungan parlemen. Anggota DPRD tidak cukup hanya menjadi penyampai aspirasi, tetapi juga harus mampu menjadi pengolah aspirasi menjadi gagasan kebijakan yang solutif.
Kebijakan yang baik lahir dari proses yang baik. Ketika keputusan diambil melalui kajian yang matang, dialog terbuka, dan pertimbangan berbagai perspektif, maka peluang menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran akan semakin besar.
Kota Tasikmalaya membutuhkan semangat pembangunan yang dilandasi ilmu pengetahuan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Melalui penguatan tradisi intelektual seperti FGD, kita berharap setiap langkah pembangunan dapat semakin terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Tasikmalaya. (im)
