Oleh: H. Yadi Mulyadi, SH.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam menjawab persoalan gizi dan kualitas sumber daya manusia.
Program ini sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting dan patut diapresias.. Namun, besarnya skala program menuntut adanya evaluasi yang serius dan berkelanjutan.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya pada dapur penyedia layanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Aspek perizinan menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan, mulai dari kelengkapan administratif hingga standar operasional yang berlaku, seperti IPAL dan LSHS. Selain itu, perlu ada penilaian yang jelas terkait kelayakan dapur—mana yang sudah memenuhi standar dan mana yang belum.
Evaluasi ini penting agar pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi keamanan pangan, kebersihan, maupun kualitas layanan. Dengan demikian, program tidak hanya berjalan, tetapi juga memenuhi standar yang diharapkan.
Skala Anggaran dan Dampak Ekonomi Daerah
Besarnya anggaran program MBG menjadi perhatian penting karena skalanya yang sangat besar dan menyentuh banyak aspek.
Dengan kapasitas layanan dapur yang menjangkau ribuan penerima setiap hari serta kebutuhan operasional yang tidak kecil, total anggaran yang berputar dapat dikatakan sangat signifikan.
Bahkan, jika dilihat secara keseluruhan, nilainya berada pada kisaran yang sebanding, jika tidak dikatakan melampaui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya yang ada di kisaran Rp 1,39 triliun.
Perbandingan ini bukan untuk mempertentangkan, melainkan untuk menegaskan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, transparan, dan akuntabel, program ini memiliki potensi besar dalam memberikan dampak positif yang luas bagi pembangunan daerah.
Dari sisi ekonomi, MBG berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal. Keterlibatan petani, pemasok bahan pangan, pelaku UMKM, hingga jasa distribusi dapat menciptakan rantai ekonomi yang luas. Oleh karena itu, disinilah pentingnya memastikan bahwa belanja program ini sebanyak mungkin terserap oleh pelaku ekonomi lokal di Tasikmalaya. Jika dikelola dengan baik, MBG bisa menjadi stimulus ekonomi daerah yang signifikan.
Dampak Sosial dan Penyerapan Tenaga Kerja
Selain dampak ekonomi, dampak sosial dari program MBG, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja pun layak dioptimalkan. Operasional dapur dalam jumlah besar tentu membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit, mulai dari tenaga masak, distribusi, hingga pengelola administrasi.
Hal ini membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Tentu saja, tanpa mengabaikan aspek kualitas tenaga kerja juga perlu diperhatikan, termasuk pelatihan dan standarisasi kompetensi.
Dengan pengelolaan yang baik, MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa makanan bergizi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat.
Menuju Tata Kelola yang Lebih Optimal
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh niat baik dan besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola.
Evaluasi perizinan dan kelayakan SPPG, penguatan dampak ekonomi lokal, serta optimalisasi penyerapan tenaga kerja harus menjadi fokus utama ke depan, khususnya bagi fraksi PKS dan Komisi IV.
Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, program MBG berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan manusia sekaligus penguatan ekonomi daerah. (im)
Oleh: H. Yadi Mulyadi, SH.
Ketua Fraksi PKS Kota Tasikmalaya, Anggota Komisi IV
