Oleh : Dede, S.IP
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya tahun 2025 menunjukkan capaian yang tidak bisa diabaikan. Realisasi anggaran mencapai 84,53 % dari total Rp104,48 miliar dengan capaian fisik 100 %. Namun, di balik angka tersebut, terdapat sejumlah indikator strategis yang belum memenuhi target. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dalam fungsi pengawasan DPRD.
Beberapa capaian patut diapresiasi. Program penyediaan air minum menunjukkan hasil signifikan. Akses rumah tangga terhadap air minum meningkat dari target 58,01 % menjadi 72,50 %. Pengelolaan air limbah domestik juga melampaui target, dari 62,48 % menjadi 69,35 %. Di sektor jalan, kualitas infrastruktur meningkat dari target 60,88 % menjadi 68,86 %.
Capaian ini menunjukkan program prioritas mulai berdampak. Pembangunan sarana air minum di 34 lokasi dan pemeliharaan jalan sepanjang 18,32 km menjadi bukti konkret. Beberapa indikator bahkan melampaui target. Ini mencerminkan perencanaan yang cukup efektif pada sektor tertentu.
Namun, sejumlah indikator penting belum tercapai. Tingkat kemantapan jalan hanya 80,75 % dari target 91,86 %. Kinerja drainase juga belum optimal. Target 66,41 % hanya terealisasi 64,30 %. Kepatuhan pemanfaatan ruang berada di angka 92,70 %, masih jauh dari target 99 %.
Kondisi ini juga berimplikasi pada penanganan banjir. Data LKPJ menunjukkan bahwa kapasitas drainase yang belum optimal dan sedimentasi saluran masih menjadi persoalan utama. Pembangunan drainase memang dilakukan di 34 lokasi, namun belum cukup untuk menjawab kebutuhan sistem yang terintegrasi. Akibatnya, titik-titik genangan masih muncul, terutama di kawasan dengan saluran yang tidak memadai.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Struktur anggaran PUTR masih didominasi APBD kota sebesar 88,13 %, dengan ruang fiskal yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada prioritas belanja. Pemeliharaan infrastruktur, termasuk normalisasi saluran air, sering tertunda.
Dalam situasi ini, pendekatan pengelolaan anggaran harus lebih fokus. Prioritas perlu diarahkan pada penanganan masalah yang berdampak langsung pada masyarakat. Penanganan banjir harus ditempatkan sebagai isu utama. Ini bisa dilakukan melalui normalisasi sungai, rehabilitasi drainase, serta integrasi pembangunan jalan dengan sistem aliran air.
Selain itu, integrasi program menjadi kunci. Penanganan banjir tidak cukup dengan pembangunan fisik parsial. Sistem drainase, pengelolaan sungai, dan pengendalian tata ruang harus berjalan bersama. Data menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pemanfaatan ruang juga berkontribusi terhadap gangguan aliran air.
Dari sisi tata kelola, efisiensi berbasis data perlu diperkuat. Data hidrologi yang belum akurat menjadi kendala dalam perencanaan. Tanpa data yang baik, intervensi sulit tepat sasaran. Di sinilah pentingnya sistem informasi yang terintegrasi.
Dalam perspektif manajemen kinerja berbasis hasil, capaian output belum sepenuhnya mencerminkan outcome. Infrastruktur terbangun, tetapi masalah banjir masih muncul di beberapa titik. Ini menunjukkan efektivitas kebijakan perlu ditingkatkan.
Dari sudut pandang DPRD, kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih tajam. DPRD harus memastikan bahwa anggaran difokuskan pada kebutuhan prioritas, termasuk pengendalian banjir. Evaluasi kinerja harus berbasis dampak, bukan sekadar realisasi fisik.
Ke depan, langkah konkret perlu segera dilakukan. Perencanaan berbasis data harus diperkuat. Anggaran perlu diprioritaskan untuk pemeliharaan dan normalisasi saluran. Program harus terintegrasi lintas sektor. Selain itu, pengawasan tata ruang harus diperketat untuk mencegah pemanfaatan lahan yang mengganggu sistem aliran air.
Pada akhirnya, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menunda solusi. Justru dalam kondisi terbatas, kebijakan harus lebih tepat sasaran. Kinerja PUTR sudah menunjukkan kemajuan, tetapi masih perlu konsistensi. Penanganan banjir menjadi salah satu ujian penting. Masyarakat menunggu hasil yang nyata, bukan hanya capaian angka.
Oleh : Dede, S.IP
Ketua Pansus LKPJ Walikota 2025
