Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam. Melalui wakaf, aset yang dimiliki seseorang diserahkan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan, baik untuk pendidikan, ibadah, kesehatan, maupun kemaslahatan sosial lainnya. Karena sifatnya yang berjangka panjang dan bernilai ibadah, aset wakaf semestinya mendapatkan perlindungan hukum dan pengelolaan yang serius.
Dalam praktiknya, persoalan wakaf masih kerap dihadapkan pada berbagai masalah, mulai dari lemahnya administrasi hingga sengketa kepemilikan.
Salah satu persoalan yang sering muncul adalah dugaan pengalihan atau penyerobotan tanah wakaf, bahkan dalam kondisi tanah tersebut telah digunakan lama untuk kepentingan umat.
Wakaf dan Prinsip Perlindungan Hukum
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas menempatkan wakaf sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi kuat.
Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas dan melalui mekanisme hukum yang ketat.
Prinsip dasarnya jelas: wakaf bersifat kekal dan diperuntukkan bagi kepentingan umum sesuai dengan ikrar wakaf. Artinya, sejak suatu harta diikrarkan sebagai wakaf, maka status kepemilikannya berubah dan tidak lagi menjadi milik pribadi.
Persoalan sering muncul ketika ikrar wakaf tidak diikuti dengan administrasi yang tertib, khususnya terkait sertifikasi. Kondisi ini membuka celah terjadinya sengketa, termasuk munculnya sertifikat atas nama pihak lain terhadap tanah yang sejatinya telah diwakafkan.
Ikrar Wakaf dan Peran Saksi
Dalam ketentuan hukum wakaf, ikrar wakaf merupakan unsur utama. Ikrar tersebut dapat dilakukan secara formal melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), umumnya di Kantor Urusan Agama (KUA).
Namun demikian, hukum juga mengakui keberadaan ikrar wakaf yang telah dilakukan sebelumnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan saksi dan fakta penggunaan wakaf tersebut.
Dalam konteks ini, kesaksian menjadi sangat penting. Apabila dapat dibuktikan bahwa suatu tanah telah diikrarkan sebagai wakaf dan digunakan untuk kepentingan wakaf, maka secara prinsip hukum, status wakaf tersebut tetap melekat. Bahkan, apabila kemudian terbit sertifikat atas tanah tersebut atas nama pihak lain, sertifikat tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Hal inilah yang sering kali belum dipahami secara utuh oleh masyarakat. Wakaf bukan sekadar persoalan sertifikat, tetapi juga persoalan ikrar, saksi, dan peruntukan yang telah berjalan.
Peran Lembaga dan DPRD dalam Perlindungan Wakaf
Dalam menghadapi persoalan wakaf, peran lembaga terkait menjadi sangat penting. Badan Wakaf Indonesia (BWI), KUA, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pemerintah daerah memiliki peran masing-masing sesuai kewenangannya.
DPRD, dalam hal ini, tidak berada pada posisi untuk memutuskan perkara. Namun DPRD memiliki fungsi strategis dalam memfasilitasi mediasi, mempertemukan pihak-pihak terkait, serta mengawal aspirasi masyarakat agar penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan hukum.
Pendekatan yang dikedepankan adalah klarifikasi dan pembuktian. Apabila terbukti bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf, maka prinsip hukumnya tegas: tanah wakaf tidak dapat dialihkan dalam bentuk apa pun.
Pentingnya Kesadaran dan Tertib Administrasi Wakaf
Kasus-kasus sengketa wakaf seharusnya menjadi pelajaran bersama. Wakaf adalah amanah besar yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga moral dan keagamaan. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk melakukan wakaf secara tertib administrasi perlu terus ditingkatkan.
Nazhir sebagai pengelola wakaf juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga, mengamankan, dan mengadministrasikan aset wakaf dengan baik. Sertifikasi tanah wakaf, pencatatan yang rapi, serta koordinasi dengan lembaga terkait merupakan langkah penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari.
Dari perspektif kebijakan, perlindungan aset wakaf merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan umat dan keberlanjutan fungsi sosial wakaf. Wakaf yang terlindungi dengan baik akan menjadi sumber kekuatan sosial yang luar biasa bagi masyarakat.
Menjaga Amanah Wakaf untuk Generasi Mendatang
Wakaf bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang keberlanjutan manfaat untuk generasi mendatang. Karena itu, setiap upaya pengalihan, penyerobotan, atau penyalahgunaan aset wakaf harus dihadapi dengan serius dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan pemahaman hukum, sinergi antar-lembaga, serta peran aktif DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat, perlindungan aset wakaf dapat diwujudkan secara lebih optimal.
Wakaf harus dijaga sebagai amanah, bukan hanya sebagai aset fisik, tetapi sebagai fondasi keadilan sosial dan kebermanfaatan umat.(im)
Oleh: Yadi Mulyadi, S.H.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Fraksi PKS, Komisi IV
