Tasikmalaya – Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam rangka Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, yang dilaksanakan di Gedung Rapat I DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (5/2/2026).
Rapat tersebut membahas berbagai aspek kinerja Dinas Perhubungan, mulai dari kondisi sarana dan prasarana perhubungan, capaian program, hingga realisasi dan efisiensi anggaran.
Dalam pemaparan Dinas Perhubungan, disampaikan bahwa jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tasikmalaya saat ini mencapai 11.961 titik, dengan sekitar 1.304 titik mengalami kerusakan dalam satu tahun terakhir. Selain itu, dari 2.006 rambu lalu lintas, sebanyak 150 unit dilaporkan rusak.
Kondisi sarana pengaturan lalu lintas juga menjadi perhatian. Dari 41 kamera ATCS yang terpasang, 18 kamera tidak berfungsi, sementara pada warning light, terdapat 15 unit rusak dari total 87 unit. Sementara itu, realisasi marka jalan masih belum ideal, karena baru mencapai sekitar 3.620 meter persegi, dari kebutuhan ideal sekitar 10.000 meter persegi.
Terkait anggaran, Dinas Perhubungan mengelola anggaran Tahun 2025 sebesar Rp47,1 miliar, dengan realisasi sekitar Rp44,9 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk pembayaran listrik PJU kepada PLN, yang mencapai sekitar Rp30 miliar per tahun.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Elan Jaelani, menyampaikan sejumlah catatan strategis. Salah satunya terkait kebijakan parkir tanpa karcis yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Jika kebijakan parkir tanpa karcis tidak memberikan perubahan signifikan terhadap pendapatan, maka perlu dicarikan solusi lain agar potensi sektor parkir bisa lebih optimal,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya penerapan sistem metering pada PJU. Menurut Elan, sistem metering akan menciptakan keadilan dan efisiensi dalam pembayaran listrik PJU, karena saat ini lampu yang menyala maupun mati tetap dibayar dengan sistem beban tetap.
Ia juga mendorong agar pemasangan alat metering PJU dilakukan secara masif. Saat ini, pemasangan metering baru mencapai sekitar 1,2 persen dari total PJU, sehingga dampaknya belum terasa signifikan. “Jika pemasangan dilakukan ribuan titik per tahun, maka penghematan anggaran PJU akan mulai terlihat,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya untuk memastikan pelayanan perhubungan yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (im)
