TASIKMALAYA, FPKS – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua DPRD, Heri Ahmadi, S.Pd.I, menekankan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Heri Ahmadi usai menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 tingkat Kecamatan Kawalu, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Kawalu di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Kota Tasikmalaya, Rabu (4/2).
Musrenbang sebagai Ruang Konsolidasi Pembangunan
Menurut Heri Ahmadi, Musrenbang kecamatan merupakan forum penting karena merangkum berbagai aspirasi dari kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, proses perencanaan yang dibahas harus mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah, baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat.
“Musrenbang kecamatan ini menghimpun usulan dari beberapa kelurahan. Karena itu, sejak awal kami menyarankan agar Musrenbang tahun ini benar-benar disesuaikan dengan RPJMD Kota Tasikmalaya, RPJMD Provinsi Jawa Barat, hingga RPJMN pemerintah pusat,” ujar Heri Ahmadi.
Ia menegaskan bahwa RPJMD Kota Tasikmalaya memiliki arah yang jelas, yakni menjadikan Tasikmalaya sebagai kota industri dan perdagangan yang religius, inovatif, maju, dan berkelanjutan. Arah besar inilah yang menurutnya harus menjadi bingkai utama dalam setiap usulan pembangunan.
Fokus Program 2027: Ekonomi dan Pelayanan Publik
Lebih lanjut, Heri Ahmadi menjelaskan bahwa Musrenbang tahun ini memiliki arti strategis karena menjadi dasar perencanaan pembangunan untuk tahun 2027. Oleh sebab itu, fokus program harus sejalan dengan prioritas yang telah dicanangkan oleh kepala daerah.
“Musrenbang RKPD 2027 harus berfokus pada program unggulan wali kota, khususnya peningkatan ekonomi masyarakat dan penguatan pelayanan publik. Dua hal ini saling terkait dan menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini,” jelasnya.
Namun demikian, Heri Ahmadi juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah perlu menjadi perhatian bersama. Ia menyebutkan bahwa terjadi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya, dari sebelumnya sekitar Rp1,7 triliun menjadi Rp1,5 triliun.
Perencanaan Harus Realistis dan Bertanggung Jawab
Dalam konteks tersebut, Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya mendorong agar seluruh peserta Musrenbang memahami pentingnya perencanaan yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka prinsip perencanaan harus jelas. Apa yang direncanakan harus bisa dilaksanakan, dan apa yang dilaksanakan harus melalui perencanaan yang matang,” tegas Heri Ahmadi.
Ia menilai, Musrenbang bukan sekadar forum seremonial tahunan, melainkan ruang edukasi publik tentang bagaimana pembangunan dirancang secara partisipatif, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, DPRD, khususnya Fraksi PKS, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar setiap tahapan perencanaan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan IV, Heri Ahmadi juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Kawalu agar dapat terakomodasi secara proporsional dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Melalui Musrenbang ini, kami berharap pembangunan di Kecamatan Kawalu dapat berjalan lebih terarah, selaras dengan visi pembangunan daerah, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” pungkas Heri Ahmadi.(im)
