Di kota seperti Tasikmalaya, infrastruktur bukan sekadar urusan proyek dan bangunan fisik. Ia adalah wajah kehadiran pemerintah yang dirasakan langsung oleh warga, setiap hari. Dari rumah ke tempat kerja, dari pasar ke masjid, dari siang hingga malam hari.
Karena itu, ketika kami di Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya berbicara tentang infrastruktur, yang kami maksud bukan hanya jalan atau gedung, tetapi persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat: lampu jalan yang mati, parkir yang semrawut, drainase yang tak mampu menampung hujan, hingga sampah yang menumpuk berhari-hari di lingkungan permukiman.
Infrastruktur, dalam pengertian ini, sangat dekat dengan kualitas hidup warga.
Pakar tata kota dari UN-Habitat pernah menyampaikan bahwa infrastruktur perkotaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial. Pandangan ini relevan untuk kota-kota menengah seperti Tasikmalaya, di mana satu kebijakan kecil bisa berdampak besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ambil contoh persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU). Saat ini, jumlah PJU di Kota Tasikmalaya tercatat hampir 12 ribu titik. Namun, sekitar 1.800 hingga 1.900 titik dalam kondisi padam. Yang menjadi ironi, anggaran pembayaran listrik tetap berjalan penuh, dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah per tahun.
Bagi warga, ini bukan sekadar angka. Lampu jalan yang mati berarti rasa tidak aman, terutama bagi pejalan kaki dan pengguna jalan di malam hari. Dari sisi tata kelola, ini menimbulkan pertanyaan wajar: mengapa lampu yang tidak menyala tetap dibayar?
Karena itu, DPRD mendorong terobosan berupa meterisasi PJU, agar pembayaran listrik benar-benar sesuai pemakaian. Prinsipnya sederhana: yang menyala dibayar, yang mati tidak dibebankan. Ini bukan semata soal efisiensi anggaran, melainkan keadilan dalam mengelola uang rakyat.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah parkir. Di tengah keterbatasan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), parkir menjadi salah satu andalan Dinas Perhubungan. Namun di lapangan, praktik parkir tanpa karcis masih sering terjadi.
Masalah ini bukan hanya soal petugas, tetapi juga budaya. Juru parkir yang tidak disiplin memberi karcis akan membuat pengguna enggan bertanya, karena tidak ingin terjadi konflik. Akibatnya, kebocoran pendapatan sulit dihindari.
Ekonom Joseph Stiglitz pernah mengatakan, “Tata kelola yang baik justru diuji dari transaksi-transaksi kecil.” Uang parkir dua atau tiga ribu rupiah mungkin tampak sepele, tetapi jika dikelola dengan benar, dampaknya besar bagi kepercayaan publik dan keuangan daerah.
Karena itu, pembinaan juru parkir, pengawasan yang konsisten, dan edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan. Disiplin di lapangan adalah kunci.
Masuk ke persoalan sampah, kita berhadapan dengan masalah klasik yang terus membesar. Kota Tasikmalaya menghasilkan lebih dari 300 ton sampah setiap hari, sementara yang mampu terangkut ke TPA baru sekitar dua pertiganya. Sisanya tertinggal di lingkungan warga.
Selama ini, pendekatan kita masih dominan di hilir: angkut dan buang. Padahal, para ahli lingkungan menegaskan bahwa solusi berkelanjutan justru ada di hulu. Profesor Emil Salim pernah mengingatkan bahwa sampah bukan semata masalah teknologi, tetapi masalah perilaku dan sistem.
Karena itu, penguatan bank sampah di tingkat RW dan TPS 3R di tingkat kecamatan menjadi sangat penting. Jika sampah organik dan anorganik bisa dikelola sejak dari lingkungan, beban TPA akan berkurang signifikan, sekaligus membuka peluang ekonomi warga.
Persoalan infrastruktur juga tak bisa dilepaskan dari tata ruang dan drainase. Alih fungsi lahan resapan, pembangunan di sempadan sungai, serta saluran air yang tersumbat membuat kota semakin rentan banjir dan genangan. Ketika hujan satu atau dua jam saja sudah menimbulkan genangan, itu adalah tanda bahwa ada yang perlu dibenahi secara serius.
Sebagai anggota DPRD dari Fraksi PKS, kami meyakini bahwa pembangunan infrastruktur harus berpijak pada satu prinsip utama: berpihak pada warga. Infrastruktur yang baik bukan diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan, melainkan dari seberapa aman, nyaman, dan layak warga menjalani hidupnya sehari-hari.
Karena pada akhirnya, infrastruktur bukan sekadar beton. Ia adalah cermin keseriusan pemerintah dalam melayani rakyatnya. (im)
Oleh: Elan Jaelani
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya – Fraksi PKS
