Hari ini, isu ekonomi menjadi perhatian bersama. Kita merasakan bahwa tantangan ekonomi masyarakat masih nyata—lapangan kerja yang perlu diperluas, daya beli yang harus dijaga, serta pendapatan daerah yang perlu terus dioptimalkan.
Namun jika kita melihat wajah Kota Tasikmalaya secara objektif, sebenarnya potensi ekonomi kita sangat besar.
Kota ini dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan. Pertumbuhan hotel, restoran, dan kafe cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. UMKM tumbuh dinamis—dari kuliner, fesyen, hingga industri kreatif. Aktivitas ekonomi bergerak, pasar hidup, dan geliat wirausaha terasa di berbagai sudut kota.
Artinya, masalah utama kita bukan pada ketiadaan potensi. Peluangnya ada. Energinya ada. Masyarakatnya pun memiliki semangat usaha yang tinggi.
Yang perlu terus diperkuat adalah aspek tata kelola dan manajerialnya, agar potensi tersebut benar-benar memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan warga.
Optimalisasi PAD: Ruang Penguatan Masih Terbuka
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam membaca kemandirian fiskal suatu daerah. PAD Kota Tasikmalaya bersumber dari pajak daerah, retribusi, serta pendapatan sah lainnya yang dikelola melalui perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang menjadi mitra kerja Komisi II.
Dalam berbagai pembahasan anggaran, kami melihat bahwa ruang optimalisasi PAD masih terbuka luas. Artinya, bukan berarti sistem tidak berjalan, tetapi masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan melalui penguatan sistem, digitalisasi, pengawasan, dan peningkatan transparansi.
Semakin baik tata kelola pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai pembangunan—mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan sosial.
Karena itu, DPRD dan Pemerintah Kota memiliki semangat yang sama: mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.
Parkir: Potensi Sederhana dengan Dampak Nyata
Salah satu contoh yang sering kami bahas adalah pengelolaan parkir.
Data menunjukkan terdapat ratusan juru parkir yang tersebar di berbagai titik Kota Tasikmalaya. Jika dikelola secara sistematis—dengan target yang jelas, sistem setoran yang transparan, serta pengawasan yang konsisten—sektor ini bisa menjadi penyumbang PAD yang signifikan.
Namun yang lebih penting dari sekadar angka adalah aspek kepercayaan publik (trust). Masyarakat perlu merasakan bahwa retribusi yang dibayarkan masuk ke kas daerah secara tertib. Juru parkir juga perlu mendapatkan kepastian status, pembinaan, dan sistem yang adil.
Disinilah pentingnya penguatan manajerial. Dengan sistem yang lebih rapi—misalnya melalui digitalisasi atau penataan zona parkir—kita tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para juru parkir itu sendiri.
Ini bukan soal mencari kesalahan, tetapi soal bersama-sama menyempurnakan sistem yang sudah berjalan.
Horeka: Pertumbuhan dan Penyerapan Tenaga Kerja
Sektor perhotelan, restoran dan kafe (horeka) di Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pajak restoran sebesar 10 persen yang dibayarkan konsumen menjadi salah satu kontributor PAD yang cukup stabil. Begitu pula pajak hotel.
Namun pertanyaan penting yang perlu terus kita jawab bersama adalah: sejauh mana pertumbuhan sektor ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal?
Tasikmalaya memiliki banyak lulusan SMA dan SMK setiap tahun. Mereka membutuhkan ruang kerja. Ketika hotel baru berdiri atau kafe baru dibuka, harapannya tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama.
Karena itu, tata kelola ekonomi daerah perlu dirancang secara sinergis. Investasi harus disambut baik, tetapi juga diarahkan agar memberi efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat sekitar.
Kita tentu tidak ingin Tasikmalaya hanya menjadi kota transit yang ramai secara visual, tetapi manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan warga. Kita ingin Tasik menjadi subjek ekonomi—bukan sekadar objek pasar.
Dan untuk itu, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci.
Kolaborasi sebagai Kekuatan
Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun fungsi pengawasan bukan berarti oposisi. Pengawasan adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sebagai mitra pemerintah, kami di DPRD tentu ingin melihat program-program ekonomi berjalan optimal. Setiap catatan yang kami sampaikan dalam rapat kerja atau pembahasan anggaran bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memperkuat.
Kami meyakini bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya juga memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dalam memperbaiki sistem, memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah, dan membuka ruang evaluasi secara berkala.
Ekonomi daerah tidak cukup hanya bergerak; ia harus terkelola dengan baik.
Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah
Kota Tasikmalaya memiliki karakter unik: kuat dalam perdagangan, jasa, dan UMKM. Ini modal besar untuk membangun kemandirian ekonomi daerah.
Namun kemandirian tidak hanya diukur dari ramainya aktivitas usaha, melainkan dari seberapa besar manfaatnya kembali kepada masyarakat—baik dalam bentuk lapangan kerja, peningkatan pendapatan, maupun kualitas layanan publik.
Karena itu, penguatan tata kelola menjadi agenda bersama.
Kita tidak sedang kekurangan potensi. Kita hanya perlu memastikan potensi itu terkelola secara lebih sistematis, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan sinergi DPRD dan Pemerintah Kota, saya optimistis Tasikmalaya mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Tugas kita bukan saling menyalahkan, melainkan saling menguatkan.
Karena pada akhirnya, yang kita perjuangkan bukan angka-angka dalam laporan, tetapi kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya. (im)
Oleh: Ishak Parid, S.Pd.I
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PKS
