Oleh: H. Ishak Parid, SPdI
Masyarakat Tasikmalaya dikenal religius dan memiliki semangat usaha yang kuat. Namun tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi hari ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai persoalan individu semata.
Refleksi tentang daya juang dan kemandirian ekonomi perlu ditempatkan secara adil: bukan untuk menyalahkan masyarakat, melainkan untuk membaca persoalan secara utuh antara ikhtiar warga dan tanggung jawab negara.
Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW mengajarkan doa agar umatnya dilindungi dari kondisi kehilangan daya (al-‘ajzi) dan terkikisnya semangat (al-kasali).
Doa ini bukanlah bentuk penghakiman, melainkan pengingat bahwa ketika seseorang terlalu lama berada dalam keterbatasan—baik akses, kesempatan, maupun pendampingan—yang sering muncul bukan kemalasan, tetapi kelelahan sosial.
Ketika Kehilangan Daya Bukan Soal Watak, tetapi Kondisi
Kehilangan daya dan semangat kerap lahir dari situasi yang tidak seimbang. Ketika akses permodalan terbatas, keterampilan belum terfasilitasi, dan pasar belum sepenuhnya ramah bagi usaha kecil, masyarakat berada dalam posisi rentan.
Dalam istilah keislaman, situasi ini dikenal sebagai futur, yakni melemahnya semangat setelah perjuangan panjang yang tidak diiringi penguatan sistem.
Kondisi ini perlu dipahami sebagai persoalan bersama. Bukan karena masyarakat tidak ingin berusaha, melainkan karena daya dukung belum sepenuhnya memadai.
Oleh sebab itu, pendekatan kebijakan tidak cukup hanya bersifat moral, tetapi harus menyentuh aspek struktural yang memengaruhi kehidupan ekonomi warga.
UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi Daerah
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 99 persen unit usaha di Indonesia merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja.
Fakta ini menegaskan bahwa kekuatan ekonomi daerah dan nasional bertumpu pada “masyarakat kecil”.
Tasikmalaya memiliki potensi besar: ribuan pelaku UMKM, modal sosial yang kuat, serta tradisi keagamaan yang mengakar. Namun potensi ini memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.
Banyak pelaku usaha memiliki keinginan untuk berkembang, tetapi menghadapi keterbatasan keterampilan, akses pembiayaan, pendampingan, serta kepastian pasar. Dalam konteks inilah negara dan pemerintah daerah perlu hadir sebagai penguat daya, bukan sekadar pemberi bantuan sesaat.
Pemikir Muslim klasik Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa kemajuan masyarakat ditentukan oleh sinergi antara kekuatan moral, kerja kolektif, dan tata kelola yang adil. Ketika salah satu unsur ini melemah, risiko kemunduran menjadi tanggung jawab bersama.
Peran Kebijakan dalam Menguatkan Daya Masyarakat
Islam menegaskan pentingnya ikhtiar. Kisah Siti Hajar mengajarkan bahwa pertolongan Allah datang bersama usaha. Namun ikhtiar membutuhkan ruang untuk bergerak. Karena itu, menjadi tanggung jawab pemangku kebijakan untuk memastikan ruang tersebut tersedia—melalui kebijakan yang adil, pendampingan berkelanjutan, serta akses yang terbuka bagi masyarakat.
Setiap manusia dapat mengalami kelelahan dan kejenuhan. Rasulullah SAW mengajarkan sikap pertengahan: tidak membebani secara berlebihan dan tidak pula membiarkan keputusasaan tumbuh.
Prinsip ini relevan dalam kebijakan publik. Program ekonomi harus mendorong kemandirian tanpa mengabaikan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.
Arah kebijakan sepatutnya berpijak pada keberpihakan yang nyata. Masyarakat perlu terus didorong untuk belajar dan berproses, sementara negara berkewajiban memastikan pendidikan keterampilan, pendampingan usaha, akses pembiayaan yang berkeadilan, serta pasar yang berpihak pada usaha kecil.
Tasikmalaya memiliki modal sosial dan spiritual yang kuat. Jika modal ini disertai kebijakan yang berpihak, penguatan kapasitas yang berkelanjutan, dan ekosistem ekonomi yang adil, maka kemandirian ekonomi umat bukan sekadar harapan, melainkan ikhtiar bersama—antara masyarakat yang berjuang dan negara yang hadir untuk menguatkan.
Ishak Parid, S.Pd.I
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, fraksi PKS.
