Oleh: H. Heri Ahmadi, S.Pd.I
Ditengah perlawanan Iran atas agresi AS-Israel, dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah ini kian meningkat dan meluas. Dampak agresi ini tidak hanya menjadi isu regional, tetapi telah menjelma menjadi perhatian global.
Berbagai klaim dan narasi berkembang di ruang publik internasional, namun satu hal yang pasti: konflik geopolitik selalu membawa dampak luas, termasuk bagi negara-negara yang secara geografis jauh, seperti Indonesia.
Kawasan Teluk, khususnya Selat Hormuz, merupakan salah satu jalur vital distribusi energi global. Data dari U.S. Energy Information Administration menyebutkan bahwa sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati jalur ini setiap harinya. Ketika konflik memanas di sekitar Iran, maka risiko gangguan distribusi energi global meningkat tajam.
Dampaknya langsung terasa pada harga minyak dunia. Mengacu pada laporan World Bank dan berbagai lembaga energi global, harga minyak mentah yang sebelumnya berada di kisaran 60 USD per barel dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, berpotensi melonjak hingga di atas 80 USD per barel saat terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah.
Bagi Indonesia, kondisi ini bukan sekadar angka. Sebagai negara net importir minyak, kenaikan harga minyak dunia akan meningkatkan beban subsidi energi. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa subsidi energi—khususnya BBM—merupakan salah satu komponen terbesar dalam belanja negara.
Ketika tekanan fiskal meningkat, pemerintah pusat hampir pasti akan melakukan penyesuaian anggaran. Salah satu dampaknya adalah potensi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Bagi daerah seperti Kota Tasikmalaya, hal ini berarti ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.
Pengurangan anggaran berpotensi berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia juga akan memicu inflasi. Harga bahan pokok, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat akan ikut terdorong naik.
Dalam konteks ini, masyarakat di Kota Tasikmalaya tentu tidak kebal dari dampak global tersebut. Beban hidup berpotensi meningkat, sementara ruang intervensi pemerintah daerah menjadi lebih sempit akibat keterbatasan anggaran.
Ditengah kondisi ini, pemerintah pusat dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Penyesuaian subsidi menjadi salah satu opsi realistis. Saat ini, dua komponen besar subsidi pemerintah berada pada sektor bahan bakar minyak (BBM) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat kecil.
Sebagai bagian dari Fraksi PKS, kami memandang bahwa situasi global ini harus disikapi dengan bijak dan berbasis data. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa setiap kebijakan penyesuaian anggaran tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Di sisi lain, harapan besar juga tertuju pada penyelesaian konflik internasional secara adil, bukan sekadar damai. Keadilan adalah fondasi utama bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
Bagi masyarakat, kondisi ini mengajarkan pentingnya ketahanan ekonomi keluarga, efisiensi dalam pengeluaran, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas. Sementara itu, bagi kami sebagai anggota legislatif di daerah, komitmen kami adalah memastikan bahwa setiap kebijakan daerah tetap adaptif terhadap dinamika global, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak.
Dari Selat Hormuz hingga Mangkubumi, dunia memang saling terhubung. Maka, setiap gejolak global harus kita hadapi dengan kewaspadaan, kebijakan yang tepat, dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat. (im)
H. Heri Ahmadi, S.Pd.I – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Fraksi PKS
