Oleh: Elan Jaelani
Program bantuan sarana di RW 09 Kelurahan Kersanagara bukan sekadar penyerahan fasilitas fisik.
Lebih dari itu, ini adalah contoh bagaimana pemberdayaan masyarakat bisa dimulai dari lingkup terkecil, lalu berkembang menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Dengan nilai bantuan Rp50 juta, yang diwujudkan dalam tenda, kursi, dan sound system, kita sedang menanam benih kemandirian.
Di tengah tantangan ekonomi perkotaan, pendekatan seperti ini menjadi semakin relevan. Kota Tasikmalaya, dengan jumlah penduduk lebih dari 700 ribu jiwa dan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor informal serta UMKM, membutuhkan strategi pemberdayaan yang menyentuh langsung masyarakat akar rumput.
Tidak semua solusi harus dimulai dari program besar; justru yang kecil, jika tepat, bisa menjadi pengungkit perubahan.
Pemberdayaan Berbasis Komunitas: Dari Mikro ke Makro
Dalam perspektif teori community development, ada konsep bottom-up development atau pembangunan dari bawah. Artinya, perubahan yang berkelanjutan justru lahir dari inisiatif dan penguatan kapasitas masyarakat di tingkat paling dasar—RT dan RW.
Konsep ini juga sejalan dengan teori asset-based community development (ABCD), yang menekankan bahwa setiap komunitas memiliki aset yang bisa dikembangkan, bukan hanya kekurangan yang harus dibantu.
Fasilitas yang diberikan di RW 09 adalah contoh konkret dari pendekatan tersebut. Aset ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi. Warga tidak lagi terbebani biaya sewa tinggi, bahkan bisa menghimpun infaq untuk kas RW. Ini menciptakan local economic cycle, di mana uang berputar di lingkungan sendiri.
Lebih jauh lagi, kegiatan ini membuka peluang kerja, meski sederhana. Setiap acara yang menggunakan fasilitas tersebut melibatkan tenaga lokal.
Inilah yang dalam teori pemberdayaan disebut sebagai multiplier effect, dampak berantai dari sebuah intervensi kecil yang mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Jika pola ini direplikasi di banyak RW, maka dampaknya akan terasa pada skala kota. Bayangkan jika ratusan RW di Kota Tasikmalaya memiliki aset produktif yang dikelola secara mandiri—ini akan menjadi fondasi kuat bagi ekonomi berbasis komunitas.
Dari Gotong Royong Menuju Kemandirian
Kunci dari keberhasilan program ini bukan pada besar kecilnya bantuan, tetapi pada cara mengelolanya. Transparansi, partisipasi, dan rasa memiliki menjadi faktor utama. Tanpa itu, aset hanya akan menjadi barang, bukan kekuatan.
Saya meyakini bahwa masa depan pembangunan ada pada kolaborasi dan pemberdayaan. Pemerintah hadir sebagai fasilitator, tetapi masyarakat adalah aktor utamanya. Semangat gotong royong yang menjadi karakter bangsa harus terus dihidupkan dalam bentuk yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Pemberdayaan sejati adalah ketika masyarakat tidak lagi bergantung, tetapi mampu berdiri diatas kekuatannya sendiri. Dari RW 09 Kersanagara, kita belajar bahwa kemandirian itu bukan konsep besar yang jauh, tetapi sesuatu yang bisa dimulai hari ini, dari lingkungan terdekat.
Jika langkah kecil ini terus dijaga dan dikembangkan, bukan tidak mungkin Kota Tasikmalaya akan tumbuh sebagai kota yang kuat dari bawah—kota yang dibangun oleh warganya sendiri, dengan semangat kebersamaan dan kemandirian. (im)
Elan Jaelani
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya – Fraksi PKS
