Musibah. Mungkin itu kata pertama yang terlintas ketika dalam Rapat Paripurna LKPJ 2025, Senin (30/3), saya dipilih oleh para kolega untuk mengemban amanah sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025.
Dalam pandangan kami di PKS, jabatan bukanlah kehormatan yang layak dirayakan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, setiap penugasan publik harus dipandang dengan kesadaran penuh akan beban moral dan konsekuensinya.
Mengapa saya menyebutnya “musibah”?
Karena Pansus LKPJ 2025 bukan sekadar forum formalitas, melainkan ruang kerja serius untuk membedah seluruh kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Kesalahan membaca data, keliru menarik kesimpulan, atau lemah dalam merumuskan rekomendasi, dapat berdampak panjang terhadap arah pembangunan kota.
Secara sederhana, Pansus atau Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk menangani isu tertentu secara lebih fokus dan mendalam. Sementara LKPJ 2025, atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, merupakan laporan tahunan Kepala Daerah kepada DPRD yang memuat pelaksanaan program, capaian kinerja, serta penggunaan anggaran.
Pansus LKPJ 2025 yang beranggotakan 15 orang dari berbagai fraksi di DPRD Kota Tasikmalaya diamanahi untuk menelaah dokumen tersebut secara komprehensif. Artinya, yang kami hadapi bukan satu atau dua sektor, melainkan seluruh urusan pemerintahan dalam satu kota. Dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik—semuanya menjadi objek kajian.
Pendekatan yang kami gunakan harus berbasis data. Pansus akan mengkaji apa yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, lalu membandingkannya dengan realisasi di lapangan. Dari sana, dapat diukur tingkat keberhasilan, sekaligus diidentifikasi celah dan permasalahan yang masih ada.
Lebih dari sekadar evaluasi, proses ini bertujuan menemukan akar persoalan dan merumuskan solusi. Hasil kajian tidak boleh berhenti pada kritik, tetapi harus melahirkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, LKPJ 2025 tidak hanya menjadi laporan tahunan, tetapi juga pijakan untuk perbaikan pembangunan ke depan.
Di sisi lain, pembahasan LKPJ 2025 juga penting untuk mengetahui posisi Kota Tasikmalaya saat ini. Apakah kita sudah berada di jalur yang tepat? Seberapa jauh capaian kita dibandingkan target? Dan yang tak kalah penting, ke mana arah pembangunan ini akan dibawa?
Apakah program dan kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan RPJMD? Apakah pelaksanaannya selaras dengan RKPD tahun berjalan? Apakah target kinerja yang direncanakan benar-benar tercapai dalam realisasi?
Tantangannya, permasalahan Kota Tasikmalaya sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk menentukan skala prioritas. Semua persoalan memang penting, tetapi tidak semuanya bersifat mendesak.
Dalam pandangan saya, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah pendapatan daerah. Tanpa kapasitas fiskal yang memadai, berbagai program yang telah direncanakan akan sulit berjalan optimal. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, baik bagi eksekutif maupun legislatif.
Jadi tujuan utama pembahasan LKPJ 2025 oleh Pansus ini adalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Pansus menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, efektivitas program, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Evaluasi ini berbasis data capaian kinerja, indikator makro, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaporkan dalam LKPJ 2025.
Hasil pembahasan tersebut dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD yang bersifat strategis dan dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi ini menjadi dasar perbaikan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran ke depan, agar kinerja pemerintah daerah lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Mudah-mudahan saya dengan teman-teman anggota Pansus ini bisa menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kinerja Pemerintah Daerah. (im)
Ditulis oleh: Dede, SIP, Anggota Komis I DPRD Kota Tasikmalaya
