Tasikmalaya, FPKS — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2025 resmi memulai kerja dengan menggelar rapat perdana, Selasa (31/3/2026).
Pansus yang beranggotakan 15 orang ini diketuai oleh Dede, S.IP dari Fraksi PKS.
Rapat pertama tersebut difokuskan pada penyusunan agenda dan penjadwalan pembahasan LKPJ selama 30 hari kerja.
Pembahasan dirancang berlangsung secara intensif dan maraton, dari hari ke hari, guna memastikan seluruh aspek kinerja pemerintah daerah dapat dikaji secara menyeluruh.
Anggota Pansus dari Fraksi PKS, Ishak Parid, menegaskan pentingnya proses pembahasan yang tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar mendalam dan berbasis data.
Pembahasan Dimulai dari Ekspos Pemkot
Sesuai agenda yang telah disusun, pembahasan LKPJ akan diawali dengan pemaparan (ekspos) dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (1/4/2026), yang lazimnya disampaikan langsung oleh wali kota atau diwakili oleh sekretaris daerah, serta dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Setelah tahap ekspos, pembahasan akan dilanjutkan dengan menghadirkan OPD secara bertahap sesuai kebutuhan pansus. Mekanisme ini memungkinkan pendalaman terhadap program dan kegiatan yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus.
“Pembahasan akan dilakukan secara sistematis, dimulai dari gambaran umum hingga detail per sektor, sehingga setiap kebijakan dapat dievaluasi secara objektif,” ujar Ishak.
Sorotan PKS pada Kesehatan Keuangan Daerah
Dalam proses pembahasan LKPJ, Fraksi PKS memberikan perhatian khusus pada aspek keuangan daerah. Menurut Ishak, keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan sebuah pemerintahan.
“Keuangan daerah adalah salah satu indikator utama. Apakah belanja yang dilakukan benar-benar sejalan dengan pendapatan yang ada, ini yang akan kami cermati secara serius,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung pada kualitas program pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Rekomendasi Jadi Kunci Perbaikan ke Depan
Hasil akhir dari pembahasan pansus akan berupa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota.
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan kajian dan pembahasan mendalam yang melibatkan seluruh anggota pansus, sebelum akhirnya dibahas bersama seluruh fraksi dalam rapat paripurna DPRD.
Ishak menegaskan bahwa rekomendasi ini memiliki peran penting sebagai arah perbaikan bagi pemerintah daerah ke depan. Meski tidak disertai sanksi formal apabila tidak dijalankan, rekomendasi DPRD tetap bersifat wajib untuk diperhatikan.
“Rekomendasi ini harus menjadi acuan. Jika tidak dijalankan, maka program-program ke depan berpotensi tidak optimal dan tidak ada perbaikan yang signifikan,” tegasnya.
Ia pun berharap proses pembahasan LKPJ Tahun 2025 ini dapat menghasilkan rekomendasi yang benar-benar berkualitas dan aplikatif, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Harapannya, pembahasan ini tidak hanya prosedural, tetapi mampu menghasilkan evaluasi yang valid dan menjadi dasar perbaikan nyata bagi pembangunan Kota Tasikmalaya ke depan,” pungkas Ishak. (im)
