Tasikmalaya, FPKS – DPRD Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan Ekspose Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2025 pada Rabu (1/4/2026) pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna.
Dalam forum tersebut, Fraksi PKS melalui Dede, S.IP., anggota Komisi I sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, menyampaikan apresiasi atas penyusunan laporan yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mengapresiasi Pak Wali Kota beserta seluruh jajaran, mulai dari Sekda, Asda, Kepala OPD hingga tim penyusun, atas penyampaian LKPJ Tahun 2025 ini. Terima kasih juga kepada Pak Sekda yang telah mewakili Wali Kota dalam menyampaikan ekspose kepada Pansus,” ujar Dede.
Ia menilai, secara umum terdapat sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi. Di antaranya, realisasi pendapatan daerah mencapai 96,99 persen dan belanja daerah sebesar 94,82 persen.
Selain itu, indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan pengangguran menunjukkan tren perbaikan.
“Ini menjadi sinyal positif bagi kinerja pemerintah daerah, namun tentu tetap perlu pendalaman lebih lanjut,” tambahnya.
Sorotan Kemandirian Fiskal dan Efektivitas Belanja
Meski demikian, Fraksi PKS melalui Pansus LKPJ memberikan sejumlah catatan penting. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah masih tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Dede menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus dioptimalkan agar kemandirian fiskal daerah dapat meningkat.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Penguatan PAD harus menjadi fokus agar daerah lebih mandiri secara fiskal,” tegasnya.
Selain itu, Pansus juga menyoroti realisasi belanja modal yang baru mencapai 74,14 persen. Menurutnya, belanja modal memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Belanja modal ini sangat penting. Jika tidak optimal, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” ungkap Dede.
Ia juga menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah. Menurutnya, serapan anggaran tidak boleh hanya dilihat dari sisi persentase, tetapi harus diiringi dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Belanja pegawai yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik. Ini yang akan kami dalami lebih lanjut,” katanya.
Komitmen Pendalaman dan Penguatan Fungsi Pengawasan
Dalam aspek pendapatan, Pansus turut menyoroti rendahnya realisasi retribusi daerah. Pemerintah daerah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemungutan serta memperluas basis retribusi agar lebih optimal.
Selain itu, Pansus juga akan mendalami sejauh mana capaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan IPM benar-benar berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Angka-angka ini harus benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang akan kami pastikan dalam pembahasan lanjutan,” jelas Dede.
Ke depan, Pansus LKPJ 2025 berkomitmen untuk melakukan pembahasan secara komprehensif bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis guna perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Dede menegaskan, LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD.
“Bagi kami di PKS, LKPJ adalah alat evaluasi untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat. Ini komitmen kami dalam mengawal pemerintahan yang lebih baik,” pungkasnya. (im)
