Tasikmalaya, 2 April 2026 — Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya bersama para ketua komisi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 tingkat Kota Tasikmalaya yang digelar di Aula Bapelitbangda, Kamis (02/04) pukul 08.30 WIB.
Forum ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah, terutama dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan potensi lokal.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, S.T., M.B.A., bersama jajaran pemerintah daerah. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, H. Heri Ahmadi, S.PdI, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program strategis nasional. Ia mengibaratkan kebijakan pusat sebagai “arus besar” yang jika tidak diantisipasi dengan baik, justru bisa membuat daerah “tenggelam dalam rencana yang tidak terkelola secara optimal.”
“Pemerintah pusat saat ini mendorong empat program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda berbasis beasiswa, dan Koperasi Desa Merah Putih. Daerah perlu cermat membaca peluang dari program-program ini, bukan sekadar menjalankan, tapi juga memanfaatkannya untuk mengangkat potensi lokal,” ujar Heri.
Potensi Lokal Harus Jadi Penggerak
Heri menyebutkan bahwa Kota Tasikmalaya saat ini masih menghadapi tantangan serius, yakni termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah di Jawa Barat. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi pemicu untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan program pusat.
Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir satu tahun. Menurutnya, program ini belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.
“MBG ini sebenarnya punya potensi besar. Anggarannya mencapai puluhan miliar rupiah setiap bulan. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Heri mendorong agar pemerintah daerah dapat mengintegrasikan kebutuhan program MBG dengan potensi tiap kecamatan. Misalnya, Kecamatan Bungursari sebagai kawasan minapolitan untuk suplai ikan, Mangkubumi sebagai sentra beras, Kawalu sebagai penghasil ikan gurami, serta Cipedes untuk komoditas hortikultura.
“Kalau kecamatan-kecamatan ini dijadikan sentra pendukung MBG, maka akan tercipta ekosistem ekonomi yang saling menguatkan. Ini bukan hanya soal distribusi makanan, tapi juga pemberdayaan ekonomi warga,” tambahnya.
Sinergi Jadi Kunci Sukses
Lebih lanjut, Heri menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional di daerah sangat bergantung pada kesadaran dan sinergi antar pemangku kepentingan. Ia mengingatkan pentingnya mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan yang lebih besar.
“Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pengelola program. Kalau semua berjalan sendiri-sendiri, potensi besar ini tidak akan maksimal,” tegasnya.
Ia optimistis, jika sinergi tersebut terbangun dengan baik, maka program MBG dan program strategis lainnya dapat menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya pada tahun 2027.
“Pemerintah daerah harus mampu bersikap strategis dalam merespons kebijakan pusat. Bukan hanya patuh, tapi juga adaptif dan inovatif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Heri. (im)
