Tasikmalaya, FPKS — Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2025, Dede, S.IP, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai telah menunjukkan capaian positif, namun masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
Dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (1/4/2026), Dede yang juga merupakan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya menyampaikan apresiasi atas beberapa indikator strategis yang berhasil melampaui target.
Di antaranya adalah indeks kualitas air, udara, dan lahan, serta kinerja pengendalian pencemaran dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
“Capaian ini menjadi modal penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Tasikmalaya,” ujar Dede.
Pengelolaan Sampah Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Meski demikian, Pansus LKPJ menemukan sejumlah catatan kritis. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah masih rendahnya kinerja pengurangan sampah dari sumber.
Dari target sebesar 30 persen, realisasi baru mencapai 17,72 persen.
Menurut Dede, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan hilir, sementara upaya dari hulu belum berjalan optimal.
“Perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumber belum terbentuk secara luas,” jelasnya.
Selain itu, cakupan layanan pengelolaan sampah juga belum sepenuhnya mencapai target. Dari target penanganan sebesar 70 persen, realisasinya baru mencapai 66,21 persen.
Hal ini mengindikasikan masih adanya masyarakat yang belum terlayani secara optimal dalam sistem persampahan.
Pansus juga menyoroti adanya ketidakseimbangan antara capaian indikator kinerja dengan dampak nyata di lapangan.
Beberapa indikator menunjukkan hasil tinggi, namun aspek mendasar seperti partisipasi masyarakat dan efektivitas program edukasi lingkungan dinilai masih rendah.
“Program berbasis masyarakat, termasuk edukasi dan penghargaan lingkungan, belum menunjukkan hasil yang maksimal,” tambahnya.
Dorongan Perbaikan dan Komitmen Pengawalan
Di sisi lain, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir juga menjadi perhatian. Saat ini, penerapan sistem controlled landfill masih dalam tahap pembenahan.
Fasilitas pendukung, khususnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dinilai perlu segera diperkuat.
Dengan meningkatnya volume sampah akibat rendahnya pengurangan dari sumber, Dede mengingatkan potensi beban berlebih pada kapasitas TPA Ciangir ke depan.
Berdasarkan temuan tersebut, Fraksi PKS melalui Pansus LKPJ mendorong DLH untuk melakukan perbaikan yang lebih terarah.
Fokus utama diarahkan pada penguatan pengurangan sampah dari sumber, perluasan layanan persampahan, peningkatan efektivitas program berbasis masyarakat, serta percepatan pembenahan sistem pengelolaan di TPA.
“Keberhasilan pembangunan lingkungan harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif,” tegas Dede.
Pansus LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya, lanjutnya, akan terus mengawal berbagai rekomendasi tersebut agar pengelolaan lingkungan hidup di daerah semakin efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (im)
