Tasikmalaya, FPKS — DPRD Kota Tasikmalaya kembali melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025 melalui rapat internal Panitia Khusus (Pansus), Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang digelar pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna tersebut melibatkan pimpinan DPRD, pimpinan komisi, serta pimpinan fraksi.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya, Elan Jaelani, hadir mewakili Ketua Fraksi PKS untuk menyampaikan berbagai masukan, saran, dan catatan strategis dalam forum tersebut.
Menurut Elan, pelibatan seluruh unsur fraksi menjadi langkah penting agar pembahasan LKPJ lebih komprehensif dan mencerminkan pandangan DPRD secara kelembagaan.
“Forum ini menjadi ruang bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif, sehingga hasil kajian Pansus benar-benar kuat dan menyeluruh,” ujar Elan.
Ia menambahkan, berbagai isu strategis menjadi sorotan dalam rapat, mulai dari kebijakan kepegawaian, pengelolaan anggaran, hingga sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Sorotan P3K dan Ketidaksinkronan Program
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Elan menegaskan agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pegawai.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan, misalnya pegawai yang baru diangkat kemudian diberhentikan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara laporan realisasi program dengan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara rencana yang disusun dengan pelaksanaan di lapangan.
“Ini menjadi catatan penting. Jangan sampai laporan terlihat baik, tetapi realitasnya belum sesuai harapan masyarakat,” tambah Elan.
Isu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi bagian dari pembahasan, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung program prioritas daerah.
Lingkungan Hidup dan Evaluasi Rekomendasi Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS turut memberikan perhatian pada sektor lingkungan hidup. Elan menyoroti pengelolaan limbah dan sampah yang dinilai masih belum optimal, meskipun telah didukung oleh anggaran yang cukup besar.
“Jangan sampai anggaran yang besar belum memberikan hasil yang maksimal karena programnya belum tuntas atau belum berjalan optimal,” ujarnya.
Ia juga menyinggung fenomena meningkatnya genangan dan banjir di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya. Menurutnya, kondisi ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dari sisi sistem drainase, penataan ruang, hingga perencanaan pembangunan.
“Kenapa genangan justru semakin banyak? Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” katanya.
Tak kalah penting, Elan juga mempertanyakan sejauh mana rekomendasi LKPJ tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ia menilai, keberlanjutan tindak lanjut rekomendasi menjadi indikator penting dalam menilai keseriusan perbaikan kinerja pemerintah.
“Rekomendasi itu bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar dilaksanakan agar ada perbaikan nyata,” pungkasnya.
Melalui berbagai masukan tersebut, Fraksi PKS berharap pembahasan LKPJ Tahun 2025 dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.(im)
