Tasikmalaya, FPKS – DPRD Kota Tasikmalaya melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025 menggelar rapat internal bersama pimpinan DPRD, pimpinan komisi, dan pimpinan fraksi, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan rekomendasi DPRD yang lebih tajam dan berbasis data.
Ketua Pansus LKPJ dari Fraksi PKS, Dede, menjelaskan bahwa rapat internal ini merupakan amanat dari Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 36 ayat (4).
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pembahasan LKPJ harus memperhatikan pandangan dan saran dari fraksi serta komisi.
“Pembahasan LKPJ tidak boleh sekadar administratif. Ia harus mencerminkan akumulasi pandangan politik dan teknokratis DPRD secara utuh,” ujar Dede.
Ia menambahkan, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai perspektif yang berkembang di internal DPRD, sehingga menghasilkan rekomendasi yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat Kota Tasikmalaya.
39 Poin Masukan, Soroti Isu Strategis Daerah
Dalam rapat tersebut, Pansus LKPJ berhasil menghimpun sekitar 39 poin pendapat, saran, dan catatan dari pimpinan DPRD, fraksi, serta komisi.
Beragam isu strategis menjadi perhatian, mulai dari pengelolaan fiskal daerah, sektor kesehatan, pendidikan, hingga persoalan lingkungan.
Menurut Dede, banyaknya masukan tersebut menunjukkan tingginya perhatian DPRD terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap poin yang disampaikan tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga konstruktif sebagai bahan perbaikan ke depan.
“Semua pandangan ini akan kami selaraskan dengan substansi LKPJ yang disampaikan oleh Wali Kota. Tujuannya agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar tajam dan relevan dengan kebutuhan daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa proses ini penting untuk memastikan LKPJ tidak hanya menjadi laporan formal tahunan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Menuju Rekomendasi yang Bertanggung Jawab
Lebih lanjut, Dede menekankan bahwa rapat internal ini merupakan bagian dari upaya Pansus untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, objektif, dan bertanggung jawab.
Seluruh masukan yang dihimpun akan dianalisis secara mendalam sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD.
“Rapat ini kami laksanakan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang nanti disampaikan benar-benar berbasis pada analisis yang matang, tidak parsial, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga berharap, melalui proses pembahasan yang partisipatif dan terbuka ini, DPRD Kota Tasikmalaya dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Dengan mengedepankan kolaborasi antarfraksi dan komisi, Pansus LKPJ optimistis rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga mampu mendorong kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.(im)
