Tasikmalya, FPKS – DPRD Kota Tasikmalaya melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ kembali melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025, Senin (6/4/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna tersebut menghadirkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Heri Ahmadi, menegaskan bahwa peran BPKAD sangat strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Hal ini mencakup empat aspek utama, yakni penyusunan APBD, pengelolaan keuangan, akuntansi, serta pengelolaan aset daerah.
Dalam pemaparan yang disampaikan, BPKAD telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi DPRD tahun sebelumnya dengan capaian sekitar 80–90 persen.
Meski demikian, Heri menilai penting adanya penguatan sinkronisasi antara data laporan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kita mengapresiasi capaian tersebut. Namun, sinkronisasi antara laporan dan realisasi tetap perlu diperkuat agar akuntabilitas benar-benar terjaga,” ujarnya.
Perencanaan Anggaran Harus Lebih Antisipatif
Dalam forum tersebut, Heri juga menyoroti aspek perencanaan anggaran, khususnya terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menilai, dinamika waktu pelaksanaan hari raya seharusnya dapat diantisipasi sejak awal dalam proses perencanaan anggaran.
Menurutnya, pengalaman tahun ini—di mana hari raya jatuh pada triwulan pertama—perlu menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak terjadi keterlambatan dalam pencairan.
“Perencanaan harus lebih antisipatif. Momentum hari raya itu sudah bisa diproyeksikan, sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi keterlambatan dalam pemenuhan hak ASN,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketepatan waktu dalam penyaluran anggaran tidak hanya berdampak pada ASN, tetapi juga berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di masyarakat.
Tertib Aset untuk Perkuat Keuangan Daerah
Selain perencanaan anggaran, Heri turut menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Ia mendorong agar seluruh proses administrasi dan pengawasan aset dapat dilakukan secara lebih teliti guna meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari.
Heri juga mengingatkan agar berbagai catatan dalam hasil pemeriksaan, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat terus ditindaklanjuti secara optimal. Hal ini penting untuk memastikan setiap potensi penerimaan daerah dapat terealisasi dengan baik.
“Ke depan, pengelolaan aset harus semakin tertib dan tuntas. Setiap catatan yang ada perlu diselesaikan dengan baik agar tidak berulang dan dapat memperkuat keuangan daerah,” tegasnya.
Ia berharap, melalui pembahasan LKPJ ini, seluruh perangkat daerah dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola keuangan.
Dengan perencanaan yang matang serta pengelolaan aset yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.(im)
