Tasikmalaya, FPKS — Upaya penataan tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Tasikmalaya terus didorong. Pada Senin (6/4/2026), Dinas Lingkungan Hidup bersama tim konsultan melakukan survei langsung ke lokasi pemakaman warga di Gunung Muncang, Kelurahan Linggajaya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari usulan pokok pikiran (pokir) Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, S.PdI.
Heri menegaskan, survei tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan perencanaan penataan pemakaman benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, khususnya bagi warga Kampung Bojonglimus yang selama ini memanfaatkan lokasi tersebut.
Keterbatasan Lahan dan Jarak Jadi Persoalan
Dalam keterangannya, Heri menyampaikan bahwa persoalan pemakaman di Kota Tasikmalaya saat ini sudah cukup mendesak.
Ketersediaan lahan yang terbatas serta jarak pemakaman yang jauh menjadi dua kendala utama yang dihadapi masyarakat.
“Beberapa TPU seperti Cinehel dan Cieunteung sudah penuh, bahkan ada yang overload. Sementara TPU Aisyah Rasyidah lokasinya cukup jauh, sehingga warga tetap memilih pemakaman yang lebih dekat,” ujar Heri.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat pemakaman yang dikelola di tingkat RW menjadi tumpuan utama masyarakat.
Namun, pengelolaan yang bersifat swadaya ini juga menghadapi keterbatasan, baik dari sisi kapasitas maupun fasilitas pendukung.
Biaya Pemakaman Jadi Beban Tambahan
Selain persoalan lahan, Heri juga menyoroti aspek biaya yang tidak jarang menjadi beban bagi masyarakat. Ia mengungkapkan, biaya pemakaman di beberapa lokasi swasta bisa mencapai Rp 2,5 juta.
“Ini tentu menjadi pertimbangan besar bagi warga. Karena itu, pemakaman umum yang terjangkau dan dekat sangat dibutuhkan,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini menegaskan bahwa layanan pemakaman merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Penataan Infrastruktur Jadi Fokus
Melalui survei yang dilakukan, Heri mendorong agar penataan infrastruktur pemakaman di Gunung Muncang dapat segera direalisasikan. Salah satu kebutuhan utama adalah pembangunan kirmir atau tembok penahan tanah untuk menjaga kestabilan lahan dan mencegah longsor.
“Kirmir sangat penting untuk keamanan. Selain itu, akses menuju lokasi pemakaman juga perlu diperbaiki agar memudahkan warga,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota selama ini telah berperan dalam membantu pembangunan kirmir di sejumlah titik pemakaman warga, dan diharapkan dukungan tersebut dapat terus ditingkatkan.
Heri menegaskan, penerima manfaat dari penataan ini adalah masyarakat di tingkat RW yang selama ini mengelola pemakaman secara kolektif. Ia berharap, hasil survei ini dapat segera ditindaklanjuti menjadi program nyata.
“Ini kebutuhan mendasar masyarakat. Kita ingin pemakaman yang layak, aman, dan tidak memberatkan warga, baik dari sisi akses maupun biaya,” pungkasnya. (im)
