Tasikmalaya, FPKS – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (6/4) di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Ketua Pansus LKPJ 2025 dari Fraksi PKS, Dede, S.IP, menegaskan bahwa kinerja BPKAD Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 menunjukkan capaian administratif yang solid.
Realisasi pendapatan tercatat mencapai 98,04 persen atau sekitar Rp1,30 triliun, sementara realisasi belanja mencapai 95,86 persen dari total anggaran. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih.
“Secara administratif, ini menunjukkan tata kelola yang tertib dan akuntabel. Namun, tantangan ke depan tidak hanya soal capaian angka, melainkan bagaimana menjaga stabilitas fiskal ditengah ketidakpastian,” ujar Dede.
Peran BPKAD Bukan Penghasil Utama PAD
Dede menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai fungsi BPKAD.
Menurutnya, BPKAD bukanlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai penghasil utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan sebagai pengelola keuangan dan aset daerah.
Pada tahun 2025, kontribusi PAD yang bersumber dari pengelolaan BPKAD tercatat sebesar Rp22,05 miliar, yang berasal dari dividen BUMD dan pemanfaatan aset.
Angka tersebut relatif kecil dibandingkan struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Karena itu, kinerja BPKAD tidak bisa diukur dari besarnya PAD. Yang lebih penting adalah kemampuannya menjaga likuiditas kas, stabilitas fiskal, dan optimalisasi aset,” jelasnya.
Tantangan Fiskal dan Ketergantungan Transfer
Dalam rapat tersebut, Dede juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pengelolaan keuangan daerah.
Salah satunya adalah tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian arus kas.
Ketika realisasi pendapatan tidak sesuai dengan proyeksi, dampaknya dapat berupa penundaan pencairan anggaran hingga risiko utang belanja di akhir tahun.
Disisi lain, struktur belanja daerah juga dihadapkan pada tekanan belanja wajib seperti gaji pegawai, serta kewajiban pemenuhan standar pelayanan minimal di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, regulasi yang semakin ketat turut mempengaruhi fleksibilitas anggaran. Ketentuan terkait proporsi belanja, termasuk batas maksimal belanja pegawai dan kewajiban alokasi untuk sektor tertentu, membuat ruang fiskal menjadi semakin terbatas.
“Kondisi ini menuntut kemampuan manajemen fiskal yang lebih adaptif dan strategis,” tegas Dede.
Dorong Optimalisasi Aset dan Efisiensi Anggaran
Menghadapi tantangan tersebut, Fraksi PKS melalui Pansus LKPJ mendorong agar BPKAD memperkuat langkah-langkah strategis.
Salah satunya adalah optimalisasi aset daerah agar dapat menjadi sumber PAD yang lebih produktif dan berkelanjutan, termasuk melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Selain itu, penerapan prinsip value for money dinilai penting agar setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak sekadar mengejar tingkat serapan.
Dede juga mengapresiasi langkah digitalisasi yang telah dilakukan BPKAD melalui sistem seperti SIPD, PROTASIK, dan BISMA. Namun, ia menilai hal tersebut perlu diiringi dengan penguatan analisis fiskal dan kemampuan merespons dinamika kebijakan secara cepat.
“Ke depan, penyusunan anggaran harus lebih konservatif, belanja non-prioritas ditekan sejak awal, dan pengelolaan kas harus lebih terencana agar stabilitas tetap terjaga,” pungkasnya.(im)
