Oleh : Dede, S.IP
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya tahun 2025 mencapai Rp.425,5 miliar atau 93,67% dari target Rp.454,2 miliar. Angka ini terlihat positif. Bahkan, pertumbuhan PAD mencapai 20,96% dibanding tahun sebelumnya. Namun, di balik capaian itu, terdapat ketimpangan kinerja antar komponen pendapatan. Pajak daerah hampir memenuhi target, tetapi retribusi daerah tertinggal jauh dengan realisasi hanya 79,29%.
Kondisi ini perlu dibaca secara kritis. Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak bisa dinilai hanya dari total capaian PAD. Evaluasi harus melihat struktur dan kualitas pendapatan. Ketimpangan antar sumber pendapatan menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan.
Masalah utama terletak pada retribusi daerah. Target retribusi sebesar Rp.32,02 miliar hanya terealisasi Rp.25,38 miliar. Bahkan, retribusi jasa umum hanya mencapai 73,51%. Ini menunjukkan potensi yang belum tergarap optimal. Di sisi lain, pajak daerah justru mencapai 96,28%, bahkan beberapa jenis pajak melampaui target.
Ketimpangan ini menunjukkan ketergantungan PAD pada pajak daerah. Struktur seperti ini tidak sehat dalam jangka panjang. Jika basis pajak terganggu, maka PAD akan ikut melemah. Pemerintah daerah perlu memperkuat sumber lain, terutama retribusi yang lebih terkait langsung dengan pelayanan publik.
Namun, kenaikan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja Bapenda. Peningkatan ini juga berkaitan erat dengan program lintas OPD dan dinamika ekonomi daerah. Peningkatan daya beli masyarakat mendorong konsumsi. Hal ini berdampak langsung pada penerimaan pajak, terutama sektor makanan, minuman, dan jasa. Data menunjukkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) melampaui target dengan capaian 101,55%.
Pertumbuhan sektor UMKM dan investasi lokal juga memperluas basis pajak. Semakin banyak usaha tumbuh, semakin besar potensi penerimaan. Intensitas penggunaan layanan publik juga berpengaruh pada retribusi. Jika layanan digunakan secara optimal, maka potensi retribusi meningkat.
Faktor lain yang penting adalah tingkat kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Tanpa kepercayaan, kebijakan pemungutan sulit berjalan efektif.
Dalam konteks ini, sektor kesenian dan hiburan juga memiliki peran strategis. Penyelenggara event kesenian dan hiburan wajib menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBJT jasa kesenian dan hiburan. Kepatuhan ini penting untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar dan memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, upaya pemutakhiran data menjadi faktor kunci yang tidak boleh diabaikan. Bapenda telah melakukan pendataan dan pembaruan objek pajak dan retribusi secara berkala, termasuk penyusunan dokumen SPOP, LSPOP, serta pemetaan berbasis zona nilai tanah (ZNT). Langkah ini penting untuk memastikan basis data pajak akurat dan terkini. Tanpa data yang valid, potensi pendapatan sulit diidentifikasi secara tepat.
Pemutakhiran data juga mendukung pengawasan yang lebih efektif. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mendeteksi potensi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini sejalan dengan prinsip manajemen berbasis data yang menekankan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat.
Dengan demikian, PAD adalah hasil kerja kolektif. Bapenda berperan sebagai pengelola, tetapi sumber pendapatan dipengaruhi oleh kebijakan lintas sektor. Ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD membutuhkan kolaborasi antar OPD dan partisipasi aktif pelaku usaha.
Dari sisi manajemen, kondisi ini dapat dijelaskan melalui pendekatan whole-of-government. Semua perangkat daerah harus terintegrasi dalam mencapai target PAD. Selain itu, teori revenue diversification menekankan pentingnya memperluas sumber pendapatan untuk menjaga stabilitas fiskal.
Bapenda telah melakukan berbagai upaya. Pengembangan sistem informasi seperti SISMIOP dan SIMPAD menunjukkan langkah menuju digitalisasi. Program pengawasan dan edukasi pajak juga berjalan. Inovasi seperti program MUSAPAHAH menjadi strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Namun, efektivitas program ini belum merata. Digitalisasi lebih banyak berdampak pada pajak daerah. Sementara itu, retribusi masih tertinggal. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif.
Beberapa langkah konkret perlu dilakukan.
Pertama, perkuat kolaborasi antar OPD. Program ekonomi daerah harus terhubung dengan target PAD. Dinas terkait UMKM, investasi, dan perdagangan harus memiliki peran jelas dalam mendukung pendapatan daerah.
Kedua, reformasi pengelolaan retribusi. Pemerintah perlu mengaitkan retribusi dengan kualitas layanan. Tanpa layanan yang baik, penerimaan tidak akan optimal.
Ketiga, percepat digitalisasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Integrasi data antar sektor akan meningkatkan akurasi perencanaan dan pengawasan.
Keempat, perkuat pengawasan sektor hiburan dan jasa. Penggunaan alat perekam transaksi harus diperluas. Kepatuhan pelaku usaha harus diawasi secara konsisten.
Kelima, dorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan daya beli, penguatan UMKM, dan kemudahan investasi adalah fondasi utama peningkatan PAD.
Keenam, bangun kepercayaan publik. Transparansi penggunaan pajak harus ditingkatkan agar masyarakat melihat manfaat langsung dari kontribusi mereka.
Secara umum, kinerja Bapenda Kota Tasikmalaya menunjukkan arah yang positif. Namun, peningkatan PAD tidak boleh dilihat sebagai keberhasilan satu lembaga saja. Ini adalah hasil interaksi berbagai kebijakan, kondisi ekonomi, dan kualitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
Strategi ke depan harus berbasis kolaborasi, integrasi data, dan integritas. PAD yang kuat tidak hanya bergantung pada sistem pemungutan, tetapi juga pada data yang akurat, ekonomi yang tumbuh, layanan yang berkualitas, dan pelaku usaha yang patuh. Tanpa itu, peningkatan PAD akan sulit dipertahankan secara berkelanjutan.
Oleh : Dede, S.IP
Ketua Pansus LKPJ Walikota 2025
