Tasikmalaya, FPKS – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 DPRD Kota Tasikmalaya melaksanakan studi banding ke Pemerintah Kota Cimahi, Kamis (9/4).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkaya perspektif dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), khususnya terkait strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS yang juga tergabung dalam Pansus LKPJ 2025, H. Ishak Parid, SPdI, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut difokuskan pada sharing pengalaman antara Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi.
Menurutnya, kedua daerah memiliki karakteristik yang cukup menarik untuk dibandingkan.
Belajar dari Kota dengan Karakter Serupa
Ishak mengungkapkan, Kota Cimahi dipilih sebagai lokasi studi banding karena memiliki kesamaan historis dengan Kota Tasikmalaya, yakni sama-sama berdiri pada tahun 2001. Meski demikian, terdapat perbedaan mencolok dari sisi wilayah administratif.
“Cimahi hanya memiliki tiga kecamatan, sementara Tasikmalaya memiliki sepuluh kecamatan. Namun dari sisi kapasitas fiskal, perbedaannya tidak terlalu jauh, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam,” ujarnya.
Di sisi lain, terdapat proyeksi bahwa pada tahun 2026 akan terjadi penyesuaian pada dana transfer pusat, dengan potensi pengurangan signifikan. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan.
Dorong Strategi Baru Peningkatan PAD
Dalam forum tersebut, Ishak menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan PAD, tidak hanya bertumpu pada sumber konvensional seperti pajak daerah, retribusi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Selama ini kita masih fokus pada pajak, retribusi, dan BUMD. Ke depan, perlu mulai dibuka strategi baru, termasuk bagaimana mengelola aset daerah agar lebih produktif,” jelasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi aset daerah dapat dilakukan melalui berbagai skema kerja sama atau sinergi dengan pihak lain, sehingga aset yang selama ini belum maksimal dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Menurut Ishak, pengalaman Kota Cimahi dalam mengelola potensi daerah menjadi referensi penting bagi Pansus LKPJ 2025 dalam merumuskan rekomendasi yang lebih aplikatif dan berdampak.
Perkuat Rekomendasi LKPJ 2025
Lebih lanjut, Ishak menegaskan bahwa hasil studi banding ini akan menjadi bahan pengayaan dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025.
Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada peningkatan kinerja ke depan.
Ia juga menyampaikan bahwa agenda studi banding Pansus akan berlanjut ke Kota Bandung pada hari berikutnya, guna memperluas referensi dan perbandingan kebijakan.
“Kami berharap dari rangkaian kegiatan ini, DPRD dapat memberikan rekomendasi yang lebih tajam dan relevan, terutama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya. (im)
