Tasikmalaya, FPKS – Aksi penyampaian aspirasi yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya berlangsung di halaman DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (9/4).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB ini berjalan relatif tertib dan kondusif, hingga akhirnya berakhir menjelang waktu Ashar di tengah hujan deras.
Aksi tersebut merupakan bagian dari agenda bertajuk “Evaluasi Birokrasi: Rapor Merah untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jilid 2”, yang dihadiri unsur pimpinan DPRD, para ketua komisi, serta ketua fraksi.
Dari Fraksi PKS, hadir di antaranya Elan Jaelani, anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, serta Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, S.Pdi.
Apresiasi Aspirasi yang Tertib
Di tengah hujan deras yang mengguyur lokasi aksi, Elan Jaelani mendapat kesempatan untuk menyampaikan orasi di hadapan massa PMII.
Dalam penyampaiannya, ia mengapresiasi cara penyampaian aspirasi yang dinilai berlangsung aman dan tertib.
“Elan menilai penyampaian aspirasi ini bagian penting dari dinamika demokrasi, dan patut diapresiasi karena berjalan dengan baik,” demikian disampaikannya dalam orasi.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya dari Fraksi PKS, akan terus mendorong pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja lebih optimal.
Dorongan tersebut, menurutnya, terutama diarahkan pada pemenuhan janji, visi, dan misi kepala daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Dorongan Evaluasi Kinerja Pemkot
Lebih lanjut, Elan menekankan pentingnya momentum ini sebagai pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menyebut, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Anggota dewan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong mitra kerja agar bekerja maksimal sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sikap ini sejalan dengan komitmen Fraksi PKS yang secara konsisten mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja birokrasi di Kota Tasikmalaya.
Aspirasi Jadi Bahan Kajian LKPJ 2025
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025.
Menurutnya, saat ini DPRD tengah memasuki masa kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, sehingga masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi sangat relevan.
“Aspirasi ini akan kami kaji lebih mendalam dalam pembahasan LKPJ, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap masukan yang disampaikan publik dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah daerah”, pungkasnya. (im)
