Oleh : Dede, S.IP
Pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran. Hasil evaluasi kelembagaan menunjukkan masih adanya tumpang tindih fungsi dan inefisiensi birokrasi yang berdampak pada lambatnya pelayanan serta pemborosan sumber daya.
Di sisi lain, tuntutan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi semakin menguat, seiring dengan kebutuhan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru serta kebijakan efisiensi penganggaran. Dinamika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin kompleks, serta perkembangan penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, juga menuntut birokrasi yang lebih adaptif dan responsif.
Seluruh faktor ini mempertegas urgensi Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis untuk mengawal perubahan ini, baik dari aspek formal maupun substansi, agar perda dapat diimplementasikan secara efektif pada tahun 2027.
Masalah utama yang melatarbelakangi perubahan ini adalah struktur organisasi perangkat daerah yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan aktual. Sejumlah dinas memiliki irisan tugas yang tinggi, seperti antara urusan pekerjaan umum dengan perumahan dan kawasan permukiman, antara urusan kesehatan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta antara urusan sosial dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Tumpang tindih ini memicu duplikasi program, pemborosan anggaran, dan proses kerja yang tidak efisien. Dampaknya, koordinasi menjadi panjang dan pengambilan keputusan berjalan lambat.
Perubahan ketiga Perda ini menghadirkan solusi melalui restrukturisasi yang lebih terarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kelembagaan. Salah satu langkah utama adalah penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kebijakan ini bertujuan menyatukan urusan yang selama ini saling beririsan agar lebih efisien dan terintegrasi.
Selain itu, dilakukan redistribusi urusan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke dua dinas, yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Integrasi ini penting untuk mendukung program prioritas seperti penurunan stunting serta penguatan perlindungan perempuan dan anak yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Perubahan juga mencakup penyesuaian nomenklatur dinas agar selaras dengan regulasi nasional. Dinas Tenaga Kerja berubah menjadi Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata disesuaikan menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip.
Selain itu, terdapat penguatan kelembagaan melalui peningkatan tipologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tipe C menjadi tipe A. Penyesuaian juga dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai respons terhadap kebijakan nasional di bidang riset dan inovasi.
Dari sisi efisiensi, perubahan ini menunjukkan hasil yang konkret. Jumlah perangkat daerah berkurang dari 36 menjadi 34, sementara jumlah jabatan struktural juga dirasionalisasi. Dampak langsung dari langkah ini adalah penyesuaian belanja pegawai. Penggabungan dinas dan penyederhanaan struktur jabatan menurunkan kebutuhan belanja untuk posisi struktural tertentu.
Bahkan, estimasi efisiensi dari beberapa skema penggabungan mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya memperbaiki struktur dan proses kerja, tetapi juga mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan terukur.
Dalam perspektif manajemen, kebijakan ini sejalan dengan prinsip organizational design yang menekankan kesesuaian antara struktur organisasi dan kebutuhan lingkungan. Selain itu, konsep rightsizing juga diterapkan dengan membentuk organisasi yang proporsional dan efektif. Struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi akan menekan biaya organisasi sekaligus meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi. Dengan target pelaksanaan pada tahun 2027, pemerintah daerah perlu memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melakukan persiapan secara matang. Pertama, penyesuaian sumber daya manusia harus menjadi prioritas, dengan memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai kompetensinya agar tidak terjadi disfungsi organisasi.
Kedua, integrasi sistem kerja harus diperkuat, termasuk melalui sinkronisasi data dan program antar unit agar tidak terjadi kembali tumpang tindih kebijakan. Ketiga, perubahan struktur harus diikuti dengan penguatan budaya kerja yang kolaboratif dan responsif, sehingga organisasi yang baru mampu bekerja lebih cepat dan adaptif.
Oleh karena itu, perubahan ketiga Perda ini layak didukung karena menjawab persoalan nyata dalam birokrasi daerah. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan pengawasan yang kuat. Pertama, DPRD perlu memastikan bahwa efisiensi belanja pegawai benar-benar tercapai tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. Kedua, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi kinerja secara berkala setelah implementasi untuk mengukur efektivitas struktur baru.
Ketiga, percepatan digitalisasi layanan menjadi langkah penting agar integrasi kerja berjalan optimal. Keempat, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan yang relevan harus dilakukan secara berkelanjutan. Kelima, pelibatan masyarakat dalam menilai kualitas layanan perlu diperkuat agar reformasi ini benar-benar memberikan dampak yang nyata.
Perubahan ini bukan sekadar penataan organisasi. Ini adalah langkah awal menuju birokrasi yang lebih efektif dan responsif. Tahun 2027 akan menjadi titik uji keberhasilan reformasi ini. Jika dilaksanakan secara konsisten, perubahan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menciptakan efisiensi anggaran yang nyata. Sebaliknya, tanpa implementasi yang serius, perubahan ini berisiko menjadi kebijakan administratif tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.
Dede, S.IP
Wakil Ketua Bapemperda dan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PKS
