Banjar, FPKS — Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy pada Senin (13/4/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BBWS Citanduy, Roy Panagom Pardede, S.T., M.Tech., bersama jajaran, dalam rangka membahas sejumlah persoalan infrastruktur sumber daya air yang berdampak pada masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Elan Jaelani, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap berbagai permasalahan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi di wilayah Kota Tasikmalaya.
“Kunjungan ini tidak lepas dari berbagai persoalan di lapangan yang kami temukan, terutama terkait infrastruktur irigasi yang belum optimal dalam mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya para petani,” ujar Elan.
Sorotan pada Irigasi Cikalang 2
Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kondisi irigasi Sungai Cikalang 2 di Kecamatan Cibeureum.
Irigasi sepanjang kurang lebih 5 kilometer itu dinilai belum berfungsi optimal, ditandai dengan aliran air yang belum mengalir sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Padahal, menurut Elan, proyek tersebut telah menyerap anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp5,6 miliar dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan bahwa dari total panjang irigasi, tidak seluruhnya dibangun dengan konstruksi tembok penahan tanah (TPT), melainkan sebagian hanya dilakukan normalisasi.
“Kondisi ini tentu menjadi perhatian kami, karena dengan anggaran yang cukup besar, masyarakat berharap hasil yang maksimal, terutama dalam mendukung aktivitas pertanian,” jelasnya.
Selain itu, Elan juga menyoroti adanya sejumlah kendala di lapangan, termasuk pekerjaan yang belum sepenuhnya tuntas dari sisi pelaksanaan maupun administrasi, seperti pembayaran yang masih menyisakan persoalan.
Proyek Pusat, Perlu Koordinasi Intensif
Elan menambahkan bahwa proyek irigasi Cikalang 2 merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berada di bawah pengelolaan BBWS Citanduy.
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak balai menjadi sangat penting untuk memastikan penyelesaian permasalahan yang ada.
“Kami datang ke BBWS untuk mendapatkan kejelasan sekaligus mendorong percepatan penyelesaian, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor pertanian,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar program pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Harapan bagi Petani
Lebih lanjut, Elan berharap agar permasalahan irigasi ini dapat segera ditangani sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, serta wilayah Manonjaya di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami berharap irigasi ini segera berfungsi optimal, sehingga para petani dapat merasakan langsung manfaatnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian,” katanya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kota Tasikmalaya dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memastikan bahwa setiap program pembangunan, terutama yang bersumber dari anggaran besar, benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (im)
