Tasikmalaya, FPKS — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim), Selasa (14/4/2026) di Ruang Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya.
Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja infrastruktur tahun anggaran 2025, yang dinilai menunjukkan kemajuan sekaligus menyisakan sejumlah tantangan.
Ketua Pansus LKPJ 2025 dari Fraksi PKS, Dede, S.IP, menyampaikan bahwa secara umum kinerja PUTR menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Realisasi anggaran mencapai 84,53 persen dari total Rp104,48 miliar, dengan capaian fisik mencapai 100 persen.
Sejumlah indikator strategis bahkan melampaui target. Akses air minum rumah tangga meningkat signifikan, begitu pula dengan pengelolaan air limbah domestik. Di sektor jalan, kualitas infrastruktur juga mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan.
“Capaian ini menunjukkan bahwa program prioritas mulai memberikan dampak nyata di masyarakat, seperti pembangunan sarana air minum di puluhan lokasi dan pemeliharaan jalan,” ujar Dede.
Masalah Drainase dan Banjir Masih Jadi Tantangan
Meski demikian, Dede menegaskan masih terdapat sejumlah indikator penting yang belum mencapai target. Salah satunya adalah tingkat kemantapan jalan yang masih di bawah target, serta kinerja drainase yang dinilai belum optimal.
Kondisi ini berdampak langsung pada persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan evaluasi, kapasitas drainase yang belum memadai serta sedimentasi saluran menjadi faktor utama penyebab genangan.
“Pembangunan drainase memang sudah dilakukan di beberapa lokasi, tetapi belum cukup menjawab kebutuhan sistem yang terintegrasi. Akibatnya, genangan masih muncul di kawasan tertentu,” jelasnya.
Selain itu, kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang juga belum maksimal. Hal ini turut mempengaruhi sistem aliran air dan memperparah kondisi di lapangan.
Dorong Perencanaan Terintegrasi dan Berbasis Data
Dede menilai keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi program.
Dengan struktur anggaran yang masih didominasi APBD kota, ruang fiskal menjadi terbatas sehingga berdampak pada prioritas belanja, termasuk pemeliharaan infrastruktur.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda solusi. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang lebih fokus dan terarah, terutama dalam penanganan masalah yang berdampak langsung bagi masyarakat seperti banjir.
“Penanganan banjir harus menjadi prioritas utama, melalui normalisasi saluran, rehabilitasi drainase, dan integrasi dengan pembangunan jalan serta tata ruang,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi program lintas sektor. Penanganan banjir tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sistem drainase, pengelolaan sungai, dan pengendalian tata ruang secara bersamaan.
Selain itu, penguatan perencanaan berbasis data dinilai menjadi kunci. Ketersediaan data hidrologi yang akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Ke depan, evaluasi tidak hanya melihat capaian fisik, tetapi juga dampaknya. Infrastruktur terbangun harus mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat,” pungkas Dede.
Melalui rapat ini, Pansus LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya berharap adanya langkah konkret dan terintegrasi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (im)
