Tasikmalaya, FPKS — Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya bersama Komisi III dan Komisi IV menerima audiensi dari Serikat Transportasi Tasikmalaya, Kamis (16/4/2026) pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Badan Anggaran.
Audiensi tersebut membahas sejumlah isu yang dihadapi para pengemudi ojek online (ojol), mulai dari ketidakjelasan Bantuan Hari Raya (BHR), program jaminan sosial, hingga kebijakan daerah yang menyentuh kesejahteraan mereka.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, H. Heri Ahmadi, SPdI, menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi para driver ojol yang selama ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
“Teman-teman ojol menyampaikan berbagai persoalan, terutama terkait BHR, jaminan sosial, serta dukungan kebijakan yang diharapkan bisa lebih berpihak,” ujar Heri.
Ia menegaskan bahwa para driver tidak menolak sistem yang ada, namun berharap adanya kejelasan dan perlindungan yang lebih baik terhadap profesi mereka.
Kewenangan Pusat dan Peran Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Heri menjelaskan bahwa sebagian besar regulasi terkait ojek online berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan. Selain itu, aspek hubungan kerja dan pemberian insentif seperti BHR juga berkaitan erat dengan pihak aplikator.
“Perlu dipahami bahwa banyak kebijakan terkait ojol ini berada di ranah pusat dan perusahaan aplikator, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam intervensi langsung,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk memberikan dukungan melalui program-program yang telah ada. Heri menyebutkan, aspek kesejahteraan dapat diakomodasi melalui skema bantuan sosial maupun program daerah lainnya, dengan catatan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Diantaranya, bantuan sosial yang menyasar masyarakat pada kelompok desil bawah, serta program lain yang berbasis data kependudukan, seperti kepemilikan KTP Kota Tasikmalaya.
Dorongan Kebijakan Teknis dan Fasilitas Pendukung
Selain isu kesejahteraan, para driver ojol juga menyampaikan aspirasi terkait fasilitas pendukung, khususnya kebijakan parkir di pusat perbelanjaan. Selama ini, kebijakan parkir gratis hanya diberikan dalam waktu singkat yang dinilai kurang memadai untuk aktivitas penjemputan penumpang atau barang.
Para driver mengusulkan adanya penambahan durasi parkir gratis dari sebelumnya sekitar 5 menit menjadi lebih panjang, 15 menit, guna mendukung kelancaran operasional mereka.
Menanggapi hal ini, Heri Ahmadi menyatakan bahwa usulan tersebut akan disampaikan kepada dinas terkait, mengingat kebijakan tersebut berkaitan dengan Peraturan Wali Kota.
“Kami akan dorong agar ada pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait, sehingga bisa ditemukan solusi yang adil dan tidak merugikan semua pihak,” katanya.
Melalui audiensi ini, DPRD Kota Tasikmalaya berharap adanya komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah, aplikator, dan komunitas ojol, sehingga berbagai persoalan yang ada dapat diselesaikan secara bertahap dan memberikan kepastian bagi para pengemudi di lapangan. (im)
