Oleh : Dede, S.IP
Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya pada 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik dari sisi penyerapan anggaran. Dari pagu Rp.28,13 miliar, realisasi mencapai Rp.27,33 miliar atau 97,16 %. Angka ini mencerminkan disiplin pelaksanaan program. Namun, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada serapan anggaran. Yang lebih penting adalah dampak nyata terhadap masyarakat dan kualitas hasil program.
Beberapa indikator kinerja menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Partisipasi pemuda dalam pembangunan melampaui target, dari 57,55 % menjadi 64,49 %. Kondisi sarana olahraga yang baik juga meningkat, dari target 20 % menjadi 30 %. Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan melampaui target, mencapai 667.484 orang dari target 643.721. Ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan partisipasi masyarakat.
Kinerja pendapatan juga menunjukkan tren positif. Target retribusi sebesar Rp.500 juta dapat terlampaui menjadi Rp.503,23 juta atau 100,65 %. Meski nilainya masih kecil dalam struktur Pendapatan Asli Daerah, capaian ini menunjukkan adanya potensi yang bisa terus dikembangkan. Apalagi, sektor ini memiliki ruang pertumbuhan melalui optimalisasi aset dan destinasi.
Namun, tidak semua indikator mencapai hasil optimal. Prestasi olahraga tingkat provinsi masih di bawah target. Target 48,89 % hanya tercapai 48,28 % . Selisih ini terlihat kecil, tetapi menunjukkan masalah dalam pembinaan atlet. Selain itu, sejumlah persoalan struktural juga teridentifikasi. Penyediaan sarana olahraga belum optimal. Data kepemudaan belum lengkap. Promosi wisata masih lemah. Digitalisasi retribusi belum berjalan baik. Bahkan, regulasi turunan berupa Peraturan Wali Kota belum tersedia .
Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara perencanaan dan implementasi. Dalam perspektif manajemen kinerja berbasis hasil, keberhasilan tidak hanya diukur dari output program, tetapi dari outcome yang dirasakan masyarakat. Ketika data dasar tidak lengkap, maka perencanaan menjadi tidak akurat. Ketika promosi lemah, maka potensi wisata tidak berkembang maksimal. Ketika digitalisasi lambat, maka efisiensi dan transparansi pendapatan tidak tercapai.
Di sisi lain, inovasi yang dilakukan patut diapresiasi. Program Calendar of Event Tasikmalaya (COET) yang konsisten dijalankan selama tiga tahun menjadi langkah strategis untuk menarik wisatawan dan investasi. Tasikmalaya October Festival juga menjadi upaya membangun ekosistem event berbasis budaya. Inovasi digital seperti e-ticketing destinasi wisata Situ Gede melalui aplikasi Sapawarga menunjukkan arah modernisasi layanan. Selain itu, kolaborasi budaya melalui Cultural Ceremony Collaboration (CCC) memperkuat identitas lokal.
Namun, inovasi ini harus diikuti dengan penguatan eksekusi. Tanpa dukungan promosi yang kuat dan integrasi antar pemangku kepentingan, inovasi hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Hal ini juga tercermin dari masih rendahnya kolaborasi antar stakeholder pariwisata yang diakui dalam laporan .
Dalam konteks pengawasan DPRD, beberapa catatan perlu ditegaskan. Pertama, perencanaan harus berbasis data yang akurat. Penyusunan database kepemudaan dan potensi pariwisata harus menjadi prioritas. Kedua, penguatan regulasi perlu dipercepat, terutama Peraturan Wali Kota sebagai turunan Perda. Ketiga, penganggaran harus diarahkan pada program yang berdampak langsung, bukan sekadar kegiatan rutin.
Penataan kawasan strategis juga perlu menjadi perhatian. Kawasan olahraga Dadaha sebagai pusat aktivitas masyarakat harus dikelola secara tertib dan terintegrasi. Penataan fasilitas, kebersihan, serta penertiban pedagang kaki lima harus dilakukan secara konsisten. Penataan ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga kenyamanan dan keamanan publik. Jika dikelola baik, kawasan ini dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang lebih optimal.
Selain itu, penguatan sistem digital dalam pengelolaan retribusi harus dipercepat. Saat ini, transisi digital belum berjalan optimal. Padahal, digitalisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah kebocoran pendapatan. DPRD perlu memastikan dukungan anggaran dan kebijakan untuk percepatan ini.
Ke depan, Disporabudpar perlu fokus pada efektivitas program. Tidak cukup hanya mencapai target administratif. Program harus mampu meningkatkan prestasi olahraga, memperkuat budaya lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Pendapatan daerah dari sektor ini harus terus ditingkatkan dengan strategi yang lebih terukur.
Kinerja tahun ini menunjukkan arah yang cukup baik. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Tujuannya jelas. Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.
Dede, S.IP – Ketua Pansus LKPJ Walikota 2025
