Oleh : Dede, S.IP
Kinerja Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tasikmalaya pada 2025 menunjukkan hasil yang positif. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 87,03, melampaui target 84,00. Indeks Kepuasan Masyarakat berada di angka 89,05. Realisasi anggaran juga tinggi, mencapai 97,33 % dari total pagu lebih dari Rp.87 miliar. Capaian ini menunjukkan fungsi administratif dan pengelolaan program berjalan efektif. Ini menjadi modal penting bagi Setda dalam menjalankan peran strategisnya.
Setda memiliki posisi sentral dalam tata kelola pemerintahan. Setda tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengoordinasikan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan program. Dalam praktik manajemen publik, peran ini menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika koordinasi berjalan baik, program akan lebih terarah dan terukur.
Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat ruang perbaikan. Salah satu tantangan utama adalah penguatan mindset kinerja di semua level. Pemahaman terhadap indikator dan target kinerja belum sepenuhnya merata. Masih ada pimpinan unit yang belum memahami target kinerjanya secara detail. Padahal, indikator kinerja harus jelas dan terukur agar evaluasi dapat dilakukan secara objektif.
Di sisi lain, upaya perbaikan sudah mulai terlihat. Setda telah menetapkan indikator kinerja yang terstruktur dan terhubung dengan RPJMD. Ini menunjukkan arah pengelolaan kinerja sudah berada pada jalur yang benar. Tinggal memastikan pemahaman tersebut merata hingga level pelaksana.
Peran asisten dan staf ahli juga menjadi kunci. Saat ini, fungsi koordinasi sudah berjalan, tetapi perlu diperkuat agar lebih berdampak. Asisten dapat didorong menjadi pusat pengendali isu strategis di masing-masing bidang. Evaluasi kinerja per asisten yang mulai dilakukan menjadi langkah positif untuk memperkuat fungsi ini. Staf ahli juga perlu lebih difokuskan pada perumusan rekomendasi kebijakan yang berbasis analisis dengan mengoptimalkan peran analis kebijakan. Hal ini menuntut pengembangan kompetensi dan kapabilitas analis kebijakan serta penelaah teknis kebijakan agar mampu menghasilkan rekomendasi yang tajam, relevan, dan dapat diimplementasikan.
Dalam pelaksanaan program prioritas, Setda telah menunjukkan keterlibatan aktif. Program Tasik Religius dan Tasik Pelak menjadi contoh nyata dukungan tersebut. Namun, capaian program masih bervariasi. Realisasi Tasik Religius baru mencapai 25,18 %, sementara Tasik Pelak mencapai 70,41 %. Ini menunjukkan bahwa koordinasi dan pengendalian program masih perlu ditingkatkan.
Langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat koordinasi melalui para asisten. Pembentukan tim lintas sektor untuk program prioritas menjadi solusi yang relevan. Dengan struktur ini, koordinasi dapat berjalan lebih terarah dan respons terhadap masalah menjadi lebih cepat.
Dari sisi kelembagaan, Setda juga telah melakukan berbagai upaya penataan. Namun, tantangan seperti perbedaan persepsi antar unit dan distribusi beban kerja masih muncul. Data Analisis Jabatan dan Beban Kerja perlu terus diperbaiki agar mencerminkan kondisi nyata. Ini penting untuk memastikan penempatan pegawai sesuai kebutuhan.
Pemanfaatan teknologi juga sudah mulai dikembangkan. Sistem digital kinerja telah tersedia dan menjadi dasar pengelolaan data. Tantangannya adalah memastikan sistem ini digunakan secara konsisten dan terintegrasi. Dengan data yang akurat dan real-time, pengambilan keputusan akan lebih cepat dan tepat.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan agenda kepala daerah. Setda telah menjalankan fungsi ini melalui bagian terkait. Ke depan, sistem penjadwalan dan mekanisme delegasi perlu ditata lebih sistematis. Agenda kepala daerah harus disusun berdasarkan prioritas dan urgensi. Kegiatan yang bersifat teknis atau representatif dapat didelegasikan kepada wakil kepala daerah, asisten, atau pejabat terkait. Pengaturan ini akan meningkatkan efektivitas waktu pimpinan dan memastikan kehadiran pemerintah tetap optimal di berbagai forum.
Perbaikan sarana kerja juga perlu diperhatikan agar mendukung kinerja organisasi. Ruang kerja dan ruang rapat harus layak dan representatif. Kebersihan lingkungan kerja harus dijaga secara konsisten. Selain itu, penataan standar pelayanan Setda perlu diperkuat. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus unit penyelenggara pelayanan publik, Setda harus menjadi rujukan dalam penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Capaian lain yang patut diapresiasi adalah Indeks Kualitas Kebijakan yang mencapai 86,10 poin, jauh di atas target 71,55. Ini menunjukkan bahwa kualitas perumusan kebijakan sudah semakin baik dan berbasis data. Tantangannya adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten di lapangan.
Dalam konteks pengawasan, DPRD memfokuskan perhatian pada peran Setda sebagai pusat koordinasi dan pengendali kinerja perangkat daerah. Melalui pembahasan LKPJ, DPRD menilai sejauh mana Setda mampu memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pengawasan ini juga diarahkan pada penguatan fungsi koordinasi, efektivitas pengendalian program prioritas, serta kualitas dukungan administratif terhadap kepala daerah. Dengan fokus tersebut, DPRD mendorong agar Setda tidak hanya berfungsi administratif, tetapi benar-benar menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan yang efektif dan terukur.
Secara keseluruhan, Setda Kota Tasikmalaya telah menunjukkan kinerja yang baik dan progres yang jelas. Namun, peran strategisnya masih dapat diperkuat agar lebih berdampak. Dengan perbaikan yang terarah dan konsisten, Setda dapat menjadi pusat kendali pemerintahan yang efektif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
*Dede, S.IP – Ketua Pansus LKPJ Walikota 2025
