Oleh : Dede, S.IP
Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tahun 2025 terlihat tinggi secara angka. Namun, data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) justru menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam ketepatan sasaran dan kualitas layanan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius agar kebijakan sosial benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Dari sisi capaian, sejumlah indikator patut diapresiasi. %tase pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mencapai 100 %. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) juga mencapai target penuh. Bahkan, perlindungan korban bencana melampaui target dengan capaian 100,83 %. Ini menunjukkan komitmen pelayanan yang responsif.
Namun, capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan. Indikator rehabilitasi sosial hanya mencapai 95,54 % dari target. Artinya, masih ada kelompok rentan yang belum tertangani optimal. Di sisi lain, capaian bantuan sosial yang mencapai 116 % tidak bisa langsung dimaknai sebagai keberhasilan. Angka ini justru mengindikasikan potensi masalah dalam akurasi data dan perencanaan sasaran penerima.
LKPJ juga mencatat masalah yang berulang. Ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dan data kesejahteraan dalam sistem DTSEN menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Ada warga yang layak justru tidak menerima, sementara yang relatif mampu masih tercatat sebagai penerima. Keterlambatan pelaporan oleh petugas lapangan turut menghambat kelancaran program. Pendataan kelompok rentan juga belum sepenuhnya akurat.
Dalam konteks pelayanan publik, persoalan serupa terlihat pada akses layanan kesehatan melalui KIS PBI. Integrasi antarinstansi dalam layanan ini pada dasarnya sudah berjalan. Namun, penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antara Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan tidak menyulitkan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi. Pada titik ini, pelayanan publik harus hadir sebagai solusi, bukan menjadi beban tambahan.
Program yang berjalan juga belum sepenuhnya berdampak sistemik. Kota Tasikmalaya belum memiliki pusat rehabilitasi sosial, sehingga layanan masih bergantung pada rujukan ke lembaga lain. Kondisi ini membatasi akses dan memperpanjang proses penanganan. Program pemberdayaan ekonomi sudah mulai berjalan, tetapi skalanya masih terbatas dan belum terintegrasi dengan strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang.
Dalam pendekatan manajemen kinerja berbasis hasil, keberhasilan tidak diukur dari tingginya capaian indikator semata, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah di lapangan. Dalam konteks ini, kualitas data dan kemudahan layanan menjadi faktor penentu. Tanpa data yang akurat dan sistem yang terintegrasi, kebijakan sosial akan terus menghadapi persoalan yang sama.
Dari sudut pandang DPRD, fungsi pengawasan harus diperkuat. DPRD tidak hanya menilai capaian, tetapi juga memastikan bahwa setiap program berjalan tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat. Rekomendasi DPRD terkait digitalisasi pengaduan dan integrasi data telah ditindaklanjuti. Namun, implementasinya harus terus dikawal agar memberikan hasil nyata di lapangan.
Ke depan, beberapa langkah perlu segera dilakukan. Pertama, memperkuat sistem data terpadu melalui pembaruan berkala dan verifikasi lapangan. Kedua, memperkuat koordinasi lintas instansi dalam satu ekosistem data yang terintegrasi. Ketiga, menyederhanakan prosedur administrasi agar masyarakat mudah mengakses layanan, termasuk dalam pengurusan KIS PBI. Keempat, memperkuat program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi agar lebih berdampak dan berkelanjutan.
Kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menunjukkan komitmen yang patut diapresiasi. Namun, perbaikan harus diarahkan pada ketepatan sasaran dan kualitas pelayanan. DPRD akan memastikan pengawasan berjalan lebih terarah, agar setiap program tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dede, S.IP – Ketua Pansus LKPJ Walikota 2025
