Banyak masyarakat, komunitas, maupun lembaga yang mengajukan proposal kepada pemerintah daerah (OPD) maupun melalui anggota DPRD dengan harapan memperoleh dukungan anggaran.
Dalam praktiknya, tidak sedikit pengajuan tersebut berujung kekecewaan karena tidak mendapat tindak lanjut atau tidak dapat direalisasikan.
Menanggapi hal ini, Staf Administrasi Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya, Nurdin Koswara, menjelaskan bahwa kondisi tersebut umumnya terjadi karena belum selarasnya usulan masyarakat dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
Karena itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya, H. Yadi Mulyadi, SH memintanya untuk menjelaskan masalah ini, sebagai bagian dari upaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami proses pengajuan aspirasi secara tepat, terarah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Timing Pengajuan dan Siklus Perencanaan Anggaran
Nurdin menegaskan bahwa anggaran daerah tidak disusun secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan panjang dan terstruktur.
Proses tersebut telah dimulai sejak tahun sebelumnya, melalui forum perencanaan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penetapan APBD.
“Banyak yang mengajukan proposal di tengah tahun anggaran berjalan dan berharap bisa langsung direalisasikan. Padahal, jika tidak masuk dalam proses perencanaan sebelumnya, peluangnya sangat kecil,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memahami momentum pengajuan agar usulan dapat masuk dalam sistem perencanaan yang tersedia.
Peran Reses DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat
Lebih lanjut, Nurdin menjelaskan bahwa anggota DPRD memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan reses.
Di Kota Tasikmalaya, kegiatan reses umumnya dilaksanakan pada awal tahun, yakni sekitar bulan Januari hingga Maret.
Momentum ini menjadi ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan program secara langsung kepada anggota dewan di daerah pemilihannya.
“Aspirasi yang disampaikan saat reses akan dihimpun dan diperjuangkan agar dapat masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah,” jelasnya.
Dengan demikian, pemanfaatan masa reses secara optimal menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang usulan masyarakat agar dapat diakomodasi.
Pentingnya Legalitas dan Kelengkapan Administrasi
Selain faktor waktu, aspek legalitas dan administrasi juga menjadi perhatian utama.
Pemerintah daerah memiliki aturan ketat dalam pengelolaan keuangan, sehingga setiap penyaluran anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Nurdin menambahkan, proposal yang diajukan atas nama pribadi umumnya sulit untuk diproses. Karena itu, diperlukan kejelasan identitas kelembagaan, seperti yayasan, organisasi kemasyarakatan, atau bentuk badan hukum lainnya.
“Kelengkapan administrasi seperti struktur kepengurusan, rekening atas nama lembaga, serta proposal yang sistematis dan relevan dengan program pemerintah menjadi syarat penting,” ungkapnya.
Tanpa hal tersebut, proposal berpotensi tidak dapat ditindaklanjuti meskipun memiliki substansi yang baik.
Membangun Pemahaman Bersama
Melalui penjelasan ini, Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya berharap masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih utuh terkait mekanisme pengajuan proposal dan penganggaran daerah.
Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat menyusun usulan secara lebih strategis, tepat waktu, serta memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga aspirasi yang disampaikan memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan secara optimal. (im)
