TASIKMALAYA, FPKS — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Tasikmalaya kembali menggelar rapat pembahasan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rabu (22/4) pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna.
Rapat ini menjadi bagian dari rangkaian evaluasi kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun anggaran 2025.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Tasikmalaya, Hanafi, beserta jajaran. Dalam forum tersebut, berbagai aspek penanggulangan bencana menjadi sorotan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia (SDM), konsep penanganan, hingga dukungan anggaran.
Peran BPBD dan Tantangan di Lapangan
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, BPBD memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Di Kota Tasikmalaya, peran ini menjadi semakin krusial seiring meningkatnya kompleksitas bencana yang terjadi.
Anggota Pansus LKPJ 2025 dari Fraksi PKS, Ishak Parid, SPdI, menyoroti sejauh mana kesiapan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana seperti banjir, longsor, hingga bencana hidrometeorologi lainnya.
“Kami ingin memastikan sejauh mana kesiapan SDM, konsep, serta dukungan anggaran BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang ada,” ujar Ishak dalam rapat tersebut.
Ia juga mempertanyakan tren kejadian bencana selama tahun 2025, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, termasuk kemungkinan bertambahnya jenis bencana yang terjadi.
Variasi Bencana dan Keterbatasan Kewenangan
Menurut Ishak, jika sebelumnya bencana di Kota Tasikmalaya lebih didominasi oleh banjir, kini mulai muncul variasi lain seperti longsor, angin puting beliung, hingga pohon tumbang.
Hal ini menunjukkan adanya dinamika baru yang perlu diantisipasi secara lebih komprehensif.
Ia mencontohkan penanganan pohon tumbang yang kerap terjadi di sejumlah titik. Dalam praktiknya, penanganan tidak selalu mudah karena menyangkut lintas kewenangan, terutama jika berada di jalan nasional atau kawasan yang menjadi kewenangan instansi lain seperti pemerintah pusat atau lembaga terkait.
“Di lapangan tidak sederhana. Misalnya penanganan pohon tumbang, bisa saja berada di jalan nasional dan melibatkan kewenangan berbagai pihak. Ini membutuhkan sinergi yang kuat,” jelasnya.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa BPBD Kota Tasikmalaya menangani sekitar 1.700 pohon, dengan setiap penanganan melibatkan empat personel. Hal ini menjadi indikator penting dalam melihat kesiapan SDM dan kebutuhan anggaran yang memadai.
Pentingnya Sinergi dan Pencegahan
Lebih lanjut, Ishak menekankan pentingnya penguatan sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani bencana. Menurutnya, bencana tidak berdiri sendiri, melainkan sering kali merupakan dampak dari persoalan lain, seperti perubahan tata ruang atau kerusakan lingkungan.
“Banjir dan longsor, misalnya, bisa jadi merupakan dampak dari perubahan tata ruang atau kerusakan lingkungan. Ini tidak bisa ditangani oleh BPBD saja, tetapi perlu kolaborasi dengan dinas terkait,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan titik-titik rawan bencana serta upaya pengendalian dampaknya secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap jumlah titik bencana menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan ke depan.
Melalui pembahasan ini, Pansus LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya berharap adanya peningkatan kinerja BPBD, baik dari sisi kesiapsiagaan, respons cepat, maupun koordinasi lintas sektor.
Dengan demikian, penanganan bencana di Kota Tasikmalaya dapat dilakukan secara lebih optimal dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. (im)
