DPRD Kota Tasikmalaya menerima audiensi FOSSMA terkait tuntutan transparansi APBD, menegaskan pentingnya perbaikan bersama antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat demi pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel.
Tasikmalaya, FPKS – Pimpinan DPRD bersama Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menerima audiensi dari Forum Silaturahmi Selasar Masjid Agung (FOSSMA) pada Jumat, 24 April 2026, pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat Badan Anggaran.
Pertemuan ini membahas isu transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya yang menjadi perhatian publik.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, SPdI, menyambut positif aspirasi yang disampaikan FOSSMA. Ia menilai tuntutan transparansi merupakan bagian dari harapan masyarakat sekaligus bentuk kritik konstruktif untuk mendorong perbaikan tata kelola anggaran daerah.
“Kami menyambut baik setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat, termasuk dari FOSSMA. Ini bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki pengelolaan APBD agar lebih transparan dan akuntabel,” ujar Heri.
Perbaikan Harus Dilakukan Secara Bersama
Dalam forum tersebut, Heri menegaskan bahwa upaya perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, sinergi antara DPRD sebagai legislatif dan Pemerintah Kota sebagai eksekutif menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang baik.
Perbaikan tidak hanya menyentuh aspek regulasi, tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini mencakup keterbukaan informasi, efisiensi penggunaan anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan.
Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses tersebut. Masyarakat dapat terlibat melalui berbagai cara, seperti melakukan kajian, memberikan masukan, hingga menyampaikan aspirasi secara konstruktif kepada pemerintah dan DPRD.
“Hayu orang soleh babarengan, kita perbaiki bersama permasalahan di Kota Tasikmalaya, termasuk dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran,” ungkapnya.
Tantangan Efisiensi Anggaran ke Depan
Selain membahas transparansi, audiensi juga menyinggung tantangan pengelolaan anggaran ke depan. Salah satunya adalah arahan pemerintah pusat terkait penyusunan APBD tahun 2027, di mana belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total anggaran.
Kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyeimbangkan kebutuhan belanja pegawai dengan program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Heri Ahmadi menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta pengelolaan anggaran yang efisien agar kebijakan tersebut dapat dijalankan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (im)
