Ratusan pedagang Pasar Cikurubuk menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur dan ekonomi kepada wakil rakyat. Isu ini penting karena menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi rakyat di pusat perdagangan utama Tasikmalaya.
TASIKMALAYA, FPKS — Sekitar 100 pedagang Pasar Cikurubuk yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya (Himatas) menggelar dialog bersama anggota legislatif, Jumat (1/5) di kawasan Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya.
Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh ini menjadi wadah penyampaian aspirasi langsung para pelaku ekonomi rakyat.
Dialog tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Tetep, serta Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, SPdi. Berbagai persoalan disampaikan pedagang, mulai dari kondisi infrastruktur pasar, rencana pembangunan pascakebakaran, hingga tantangan ekonomi yang memengaruhi aktivitas perdagangan.
Soroti Infrastruktur dan Revitalisasi Pasar
Dalam dialog tersebut, para pedagang menyoroti kondisi fisik pasar yang dinilai perlu pembenahan. Mereka mengeluhkan akses jalan yang kurang memadai, penataan pasar yang belum optimal, serta kesan kumuh di sejumlah titik.
Selain itu, pembangunan kembali area pasar yang terdampak kebakaran juga menjadi perhatian utama. Para pedagang berharap adanya percepatan realisasi pembangunan agar aktivitas ekonomi dapat kembali normal.
“Pasar ini pusat ekonomi, jadi perlu ditata lebih baik agar nyaman bagi pedagang dan pembeli,” menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan.
Isu pengelolaan sampah pasar juga turut diangkat, mengingat dampaknya terhadap kenyamanan dan kesehatan lingkungan sekitar.
Beban Retribusi dan Kondisi Ekonomi
Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, pedagang juga menyampaikan keberatan terhadap kenaikan tarif retribusi pasar. Mereka menilai kebijakan tersebut cukup memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Para pedagang mendesak agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut serta lebih memprioritaskan pembangunan dan penataan pasar.
Mereka juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah provinsi dalam aspek penganggaran, sementara pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat dilakukan oleh pemerintah kota.
DPRD Siap Tindaklanjuti Aspirasi
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, menyatakan komitmennya untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi para pedagang. Ia menilai dialog seperti ini penting sebagai sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah.
“Kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya agar bisa menjadi perhatian dalam kebijakan ke depan,” ujarnya.
Heri juga menyoroti posisi strategis Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang menjadi penyangga ekonomi Priangan Timur, meliputi Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran. Dengan peran tersebut, keberadaan pasar tradisional seperti Cikurubuk menjadi sangat vital.
Ia berharap rencana pemerintah kota yang menargetkan tahun 2027 sebagai tahun pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pedagang.
Selain itu, Heri menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran yang besar dapat dioptimalkan untuk mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Harapannya, program-program pemerintah bisa berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (im)
