Oleh: H. Heri Ahmadi, SPdI
Pertemuan ulama dan umara di Kota Tasikmalaya patut diapresiasi karena menjadi momentum menyatukan nilai moral dan kebijakan publik.
Pertemuan antara ulama dan umara yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tasikmalaya baru-baru ini (30/4), adalah langkah yang layak disambut dengan optimisme.
Ditengah kompleksitas persoalan kota—dari tata kelola birokrasi hingga tantangan sosial—dialog semacam ini menjadi ruang penting untuk menyatukan visi, antara nilai dan kebijakan, antara idealitas dan realitas.
Dalam khazanah pemikiran Islam, disebutkan bahwa suatu negara akan beres jika para pemimpinnya berlaku adil dan menjadikan ulama sebagai penuntun arah.
Adil di sini bukan “sama rata sama rasa”, tetapi proporsional: menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Kepemimpinan yang adil berarti menghadirkan prinsip the right man on the right place, bukan sekadar kedekatan personal atau pertimbangan suka dan tidak suka.
Ilmu sebagai Penuntun, Bukan Pelengkap
Ulama dalam konteks ini tidak hanya mereka yang mendalami ilmu agama, tetapi juga para akademisi dan teknokrat—mereka yang memiliki kompetensi dan keberanian menyampaikan kebenaran sesuai bidang ilmunya.
Kota yang dibangun tanpa menjadikan ilmu sebagai panduan akan mudah terjebak dalam kebijakan yang tambal sulam, bahkan berpotensi melahirkan kekacauan.
Pembangunan tidak boleh menyimpang dari koridor keilmuan. Setiap program, setiap kebijakan, harus berpijak pada data, kajian, dan pertimbangan matang.
Disinilah peran ulama—dalam arti luas—menjadi sangat strategis: menjaga agar arah pembangunan tetap lurus, tidak sekadar cepat tetapi juga tepat.
Kolaborasi Sosial: Dari Aghniya hingga Fuqara
Relasi yang sehat dalam sebuah kota tidak hanya terbangun antara ulama dan umara, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Para aghniya—mereka yang diberi kelapangan rezeki—memiliki peran penting melalui zakat, infak, sedekah, serta kontribusi sosial seperti program CSR perusahaan. Kepedulian ini bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga investasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.
Di sisi lain, keberadaan fuqara dan masakin tidak boleh dipandang sebagai beban. Mereka adalah bagian dari ekosistem sosial yang menghadirkan peluang kebaikan. Doa-doa mereka, harapan yang mereka gantungkan, menjadi sumber keberkahan bagi sebuah kota. Ketika yang muncul adalah doa, bukan keputusasaan apalagi sumpah serapah, maka sesungguhnya kita sedang membangun fondasi sosial yang kokoh.
Peran media massa juga tidak kalah penting. Media diharapkan mampu menghadirkan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan membangun optimisme publik. Bukan sebaliknya, terjebak pada narasi provokatif yang justru memperkeruh suasana.
Pada akhirnya, relasi ulama dan umara bukan sekadar seremoni, tetapi kebutuhan mendasar dalam tata kelola kota.
Ketika pemimpin berlaku adil, ilmu dijadikan panduan, kaum berada berbagi, yang lemah didukung, dan media berperan mendidik, maka insyaAllah berbagai persoalan kota dapat diurai. Tasikmalaya bukan hanya akan maju secara fisik, tetapi juga kuat secara moral dan sosial. (im)
