Oleh: Ishak parid SPd.I
Finalisasi rekomendasi LKPJ 2025 oleh Pansus DPRD Kota Tasikmalaya menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah.
Setelah hampir satu bulan bekerja secara maraton, Pansus LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya akhirnya menuntaskan penyusunan rekomendasi terhadap LKPJ 2025 Pemerintah Kota Tasikmalaya, Rabu (6/5).
Proses ini melibatkan pembahasan intensif bersama 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 10 kecamatan. Sebuah kerja kolektif yang tidak ringan, namun penting untuk memastikan setiap kebijakan berjalan di jalur yang tepat.
Rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi catatan administratif, melainkan panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja ke depan.
Pada hari yang sama, hasil tersebut juga disosialisasikan kepada seluruh fraksi dan komisi di DPRD, sebagai bentuk transparansi sekaligus penguatan fungsi pengawasan.
Dalam konteks ini, saya memandang bahwa semua OPD memiliki peran penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun demikian, ada beberapa sektor yang perlu mendapat penekanan lebih, mengingat dampaknya yang sangat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.
Menguatkan Sektor Ekonomi dan PAD
Perhatian pertama saya tertuju pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkmindag). Sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi lokal. UMKM bukan hanya soal usaha kecil, tetapi juga menyangkut daya tahan ekonomi masyarakat di tengah berbagai dinamika.
Penguatan sektor ini berarti membuka lebih banyak ruang usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Jika dikelola dengan baik, sektor ini tidak hanya mampu mengurangi pengangguran, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kota.
Selanjutnya, Dinas Perhubungan juga menjadi perhatian penting, khususnya dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor perparkiran, misalnya, seringkali dipandang sebagai hal kecil, padahal memiliki potensi besar jika dikelola secara profesional dan transparan.
Optimalisasi pengelolaan parkir tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Ini adalah contoh sederhana bagaimana tata kelola yang baik dapat memberikan manfaat ganda: ekonomi dan pelayanan publik.
Persoalan Lingkungan dan Pentingnya Sinergi
Tidak kalah penting adalah peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Ini bukan sekadar isu kebersihan atau estetika kota, tetapi menyangkut kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Kita membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, dimulai dari hulu. Edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah harus menjadi prioritas. Tanpa perubahan perilaku, upaya teknis di hilir akan selalu tertinggal.
Di sinilah pentingnya kerja sama lintas sektor. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antar OPD, serta kolaborasi dengan berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix—melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.
Kunci dari semua ini adalah kerja tim yang solid, koordinasi yang efektif, dan komitmen bersama untuk menghadirkan perubahan nyata. Rekomendasi LKPJ bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah perbaikan yang harus dijalankan dengan konsisten.
Sebagai bagian dari DPRD, kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi pijakan kuat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk melangkah lebih terarah, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (im)
Penulis:
Ishak Parid, SPd.I
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya
Fraksi PKS
