Tasikmalaya, FPKS – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (12/6/2026). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan ekonomi nasional dan berbagai isu daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga menjelang waktu magrib tersebut diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan, di antaranya PMII, HMI, IMM, KAMMI, IPNU, Hima Persis, SAPMA, serta sejumlah unsur masyarakat sipil.
Massa aksi menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kondisi ekonomi nasional, hingga berbagai persoalan pembangunan di tingkat daerah.
Demonstrasi sempat diwarnai ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan. Namun secara umum, penyampaian aspirasi tetap berlangsung dan diterima oleh unsur pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari fraksi PKS, Elan Jaelani, S.Pd.I, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dijaga bersama.
“Kami menghormati dan mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya secara terbuka dan bertanggung jawab. DPRD merupakan rumah rakyat, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian kami,” ujar Elan.
Aspirasi Menjadi Bahan Evaluasi
Menurut Elan, berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa dan daerah. Karena itu, seluruh masukan yang disampaikan perlu dipandang sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan bahwa sebagian isu yang disuarakan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan nasional yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD Kota Tasikmalaya. Meski demikian, DPRD memiliki kewajiban untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada lembaga yang berwenang melalui mekanisme yang berlaku.
“Setiap aspirasi yang masuk akan kami pelajari, kami bahas, dan kami sampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan sesuai tingkatan pemerintahan. Ini bagian dari fungsi representasi yang dijalankan DPRD,” katanya.
Elan juga menilai bahwa kritik yang disampaikan masyarakat harus diterima secara terbuka sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Komitmen Mengawal Kepentingan Masyarakat
Lebih lanjut, Elan menegaskan bahwa DPRD Kota Tasikmalaya memiliki komitmen untuk terus mengawal berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi kunci dalam mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.
Ia berharap penyampaian aspirasi dapat terus dilakukan secara damai, tertib, dan konstruktif sehingga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Kami memandang mahasiswa sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah. Masukan yang disampaikan tentu akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran,” ungkapnya.
Demokrasi yang Sehat Perlu Ruang Dialog
Elan menambahkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang terbuka antara masyarakat dan para pengambil kebijakan. Karena itu, DPRD Kota Tasikmalaya akan terus membuka ruang komunikasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya.
Aksi mahasiswa tersebut menjadi pengingat bahwa partisipasi publik tetap memiliki peran penting dalam proses pembangunan. DPRD pun menegaskan komitmennya untuk menampung, mengawal, dan meneruskan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Harapan kami, semua pihak dapat bersama-sama menjaga kondusivitas daerah serta menjadikan perbedaan pandangan sebagai energi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Tasikmalaya,” pungkasnya. (im)
