Tasikmalaya, FPKS – Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026). Pembahasan ini penting untuk memastikan kebijakan dan realisasi anggaran berjalan selaras dengan target pembangunan daerah.
Rapat yang berlangsung pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya tersebut diisi dengan pemaparan atau ekspose Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh TAPD.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, SPdI, menjelaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD memiliki fungsi yang berbeda dengan pembahasan yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Menurutnya, Pansus LHP BPK lebih fokus mengkaji hasil pemeriksaan BPK, termasuk temuan-temuan yang muncul serta langkah penyelesaiannya. Sementara Badan Anggaran melihat aspek yang lebih luas, yaitu keterkaitan antara kebijakan anggaran dengan realisasi pelaksanaannya.
Menilai Kesesuaian Kebijakan dan Pelaksanaan
Heri menjelaskan bahwa pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD tidak hanya berbicara mengenai angka-angka dalam laporan keuangan.
Lebih dari itu, Badan Anggaran ingin memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai arah pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kita tidak hanya melihat administrasinya, tetapi juga apakah realisasi APBD sudah sejalan dengan visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan Walikota,” ujarnya.
Karena itu, berbagai indikator pelaksanaan program menjadi bagian penting dalam pembahasan, termasuk efektivitas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat.
Antisipasi Persoalan yang Berdampak pada APBD Berikutnya
Dalam rapat tersebut juga mengemuka pentingnya mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya.
Menurut Heri, sebuah laporan keuangan tidak cukup hanya dinilai dari kelengkapan administrasinya. Kondisi di lapangan juga perlu menjadi perhatian agar tidak muncul persoalan yang dapat mengganggu perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun mendatang.
“Jangan sampai secara administrasi semuanya terlihat baik, tetapi masih terdapat persoalan yang dapat berdampak pada pengelolaan APBD berikutnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan APBD merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 ini, DPRD Kota Tasikmalaya berharap berbagai capaian dan tantangan yang ada dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. (im)
