Oleh: Yadi Mulyadi, SH
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PKS
Beberapa hari ini, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD Kota Tasikmalaya melaksanakan serangkaian rapat untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Sebagian masyarakat mungkin memandang temuan BPK semata-mata sebagai daftar masalah yang harus diselesaikan. Namun dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, temuan tersebut sesungguhnya merupakan instrumen evaluasi yang sangat penting untuk mendorong perbaikan sistem.
Karena itu, pembahasan LHP BPK tidak seharusnya berhenti pada identifikasi persoalan atau angka-angka temuan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil pelajaran dari setiap temuan untuk memperkuat sistem administrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah persoalan yang sama terulang di masa mendatang.
Sebagai anggota DPRD yang turut mengikuti pembahasan Pansus LHP BPK, saya memandang bahwa orientasi perbaikan sistem harus menjadi fokus utama dalam setiap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Temuan BPK sebagai Sarana Evaluasi
Dalam praktik pemerintahan modern, audit bukanlah instrumen untuk mencari kesalahan semata. Audit berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membantu organisasi melihat area-area yang masih perlu diperbaiki.
Banyak temuan yang muncul dalam pemeriksaan BPK sebenarnya berkaitan dengan aspek administrasi, dokumentasi, dan penguatan prosedur kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola sering kali lebih efektif dilakukan melalui pembenahan sistem daripada hanya berfokus pada individu atau peristiwa tertentu.
Sebagai contoh, beberapa temuan berulang berkaitan dengan administrasi kepegawaian. Persoalan semacam ini dapat diminimalkan apabila setiap perangkat daerah memiliki sistem verifikasi data yang berjalan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik.
Pendekatan seperti ini jauh lebih produktif karena mampu menyelesaikan akar persoalan. Ketika sistem diperbaiki, potensi munculnya temuan yang sama pada tahun-tahun berikutnya akan semakin kecil.
Dalam dunia usaha, prinsip ini sudah lama diterapkan. Perusahaan yang ingin berkembang tidak hanya memperbaiki kesalahan yang terjadi, tetapi juga memperkuat prosedur agar kesalahan tersebut tidak terulang. Prinsip yang sama relevan diterapkan dalam tata kelola pemerintahan.
Pentingnya Tindak Lanjut yang Realistis dan Terukur
Selain perbaikan sistem, pembahasan Pansus juga menyoroti pentingnya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK.
Dalam pandangan saya, tindak lanjut harus dilaksanakan secara serius, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun pada saat yang sama, proses penyelesaian juga perlu memperhatikan aspek realistis dan kemampuan pihak-pihak yang terlibat.
Ketentuan perundang-undangan mengamanatkan adanya tindak lanjut terhadap setiap temuan pemeriksaan. Harus ada langkah nyata, komitmen penyelesaian, serta progres yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan seperti ini justru akan menghasilkan penyelesaian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sebab tujuan utama dari tindak lanjut bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan memastikan bahwa setiap persoalan benar-benar diselesaikan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Dengan demikian, proses perbaikan dapat berjalan secara konstruktif tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
Membangun Budaya Perbaikan Berkelanjutan
Tata kelola pemerintahan yang baik tidak dibangun dalam satu malam. Ia lahir dari proses evaluasi, pembelajaran, dan penyempurnaan yang dilakukan secara terus-menerus.
Karena itu, saya memandang bahwa setiap temuan BPK harus ditempatkan sebagai momentum untuk memperkuat budaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah. Ketika sebuah kelemahan berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memastikan adanya perbaikan prosedur, pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kita patut mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan memperkuat sistem kerja yang ada. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi agar perbaikan tersebut menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar respons terhadap pemeriksaan tahunan.
Harapan saya, pembahasan Pansus LHP BPK tidak hanya menghasilkan rekomendasi administratif, tetapi juga mendorong lahirnya sistem yang semakin kuat, transparan, dan adaptif. Dengan sistem yang baik, potensi munculnya temuan berulang dapat ditekan, kualitas pelayanan publik dapat meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan semakin kuat. (im)
