Oleh: Yadi Mulyadi, SH
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PKS
Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menghadirkan pelajaran penting bagi dunia pendidikan Kota Tasikmalaya. Dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya bersama Dinas Pendidikan pada 22 Juni 2026, kami mencermati adanya ketimpangan jumlah peserta didik baru antara SMP Negeri 18 dan SMP Negeri 19.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa SMPN 19 telah memenuhi kuota 10 rombongan belajar (rombel), sementara SMPN 18 baru terisi dua rombel dari kapasitas yang sama. Padahal kedua sekolah tersebut berada di lokasi yang berdekatan.
Bagi saya, fenomena ini perlu dipahami secara lebih luas. Ini bukan semata-mata persoalan penerimaan siswa baru, melainkan bagian dari dinamika pengelolaan ekosistem pendidikan yang perlu terus disempurnakan.
Ketimpangan Rombel dan Dampaknya terhadap Guru
Dalam sistem pendidikan, siswa dan guru merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ketika terjadi ketimpangan jumlah rombel antar sekolah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lembaga pendidikan, tetapi juga oleh tenaga pendidik yang berada di dalamnya.
Jumlah rombel yang berbeda akan berpengaruh terhadap kebutuhan jam mengajar. Di satu sisi terdapat sekolah yang memiliki rombel penuh sehingga kebutuhan jam pelajaran meningkat. Di sisi lain terdapat sekolah yang jumlah rombelnya masih terbatas sehingga kebutuhan jam mengajar menjadi lebih sedikit.
Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan pemenuhan tugas profesional guru, termasuk bagi guru honorer maupun guru yang sedang menjalani proses administrasi profesi tertentu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai distribusi siswa tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai distribusi beban kerja tenaga pendidik.
Karena itu, dalam rapat kerja tersebut kami mendorong adanya kajian terhadap berbagai opsi yang memungkinkan keseimbangan dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan.
Membaca Ulang Preferensi Masyarakat
Fenomena ketimpangan rombel juga memberikan informasi penting mengenai preferensi masyarakat dalam memilih sekolah. Dalam dunia yang semakin terbuka, masyarakat memiliki banyak pertimbangan ketika menentukan sekolah bagi anak-anaknya.
Faktor aksesibilitas, informasi yang diterima masyarakat, prestasi sekolah, lingkungan belajar, maupun persepsi terhadap kualitas pendidikan dapat memengaruhi pilihan tersebut.
Karena itu, setiap sekolah perlu terus mengembangkan keunggulan yang dimilikinya serta mengkomunikasikan berbagai program positif kepada masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh sekolah negeri mendapatkan dukungan yang memadai agar mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.
Tujuannya bukan untuk menciptakan persaingan antar sekolah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap sekolah memiliki daya tarik dan kepercayaan yang baik di mata masyarakat.
Saatnya Menata Pemerataan Pendidikan
Kasus SMPN 18 dan SMPN 19 dapat menjadi momentum evaluasi yang konstruktif bagi pelaksanaan SPMB di masa mendatang. Pemerataan pendidikan tidak hanya berbicara tentang jumlah siswa, tetapi juga menyangkut pemerataan sumber daya, fasilitas, kualitas layanan, dan distribusi tenaga pendidik.
Pemerintah daerah bersama DPRD perlu terus melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara berkala. Kajian mengenai zonasi, kapasitas sekolah, perkembangan kawasan permukiman, hingga kebutuhan guru perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran.
Sebagai anggota DPRD, saya memandang bahwa solusi terbaik adalah solusi yang berbasis data, mempertimbangkan kepentingan peserta didik, serta memberikan kepastian bagi para guru. Dengan pendekatan tersebut, setiap sekolah dapat berkembang secara optimal dan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.
Pada akhirnya, tujuan kita bukan sekadar memenuhi kuota rombel, tetapi memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan bergerak secara seimbang. Pendidikan yang baik lahir dari ekosistem yang sehat, terencana, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (im)
