Oleh: Ishak Parid, S.Pd.I.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PKS
Tasikmalaya, FPKS – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya merupakan capaian yang patut disyukuri oleh Kota Tasikmalaya. Ditengah tantangan fiskal yang semakin dinamis, prestasi tersebut perlu diiringi dengan penguatan tata kelola keuangan dan upaya membangun kemandirian pendapatan daerah.
Pada Selasa, 23 Juni 2026, DPRD Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, setiap temuan dan rekomendasi perlu ditindaklanjuti dalam batas waktu yang telah ditentukan agar proses perbaikan tata kelola dapat berjalan secara optimal.
Pada saat yang sama, Kota Tasikmalaya kembali memperoleh opini WTP dari BPK untuk yang kesepuluh kalinya. Tentu ini merupakan kabar yang menggembirakan dan layak diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat.
Namun, sebagaimana setiap capaian yang baik, penghargaan tersebut juga menghadirkan tanggung jawab yang tidak ringan.
WTP Adalah Awal, Bukan Akhir
Seringkali opini WTP dipahami sebagai tanda bahwa seluruh urusan pengelolaan keuangan telah selesai dengan sempurna. Padahal, makna WTP sesungguhnya lebih luas dari itu.
Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar yang berlaku. Ini adalah indikator penting mengenai kualitas administrasi, kepatuhan terhadap aturan, dan kesungguhan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
Capaian WTP perlu dipandang sebagai modal untuk terus melakukan perbaikan, bukan alasan untuk merasa puas berlebihan.
Masih terdapat berbagai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Masih ada aspek pengelolaan aset yang perlu ditingkatkan. Masih ada ruang untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Semangat yang perlu dibangun adalah semangat perbaikan berkelanjutan. Sebab tata kelola pemerintahan yang baik bukanlah tujuan yang dicapai sekali lalu selesai, melainkan proses yang harus terus dijaga dan disempurnakan.
Tantangan Fiskal Membutuhkan Cara Pandang Baru
Selain aspek tata kelola, pemerintah daerah saat ini juga menghadapi tantangan fiskal yang tidak sederhana.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu terus diperkuat. Sementara itu, berbagai penyesuaian transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi turut memengaruhi ruang fiskal daerah. Kondisi ini menuntut adanya adaptasi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar penghematan, tetapi juga inovasi.
Pemerintah daerah perlu terus mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Potensi perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata lokal, serta optimalisasi aset daerah perlu menjadi perhatian bersama.
Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Transparansi, integrasi data, dan pelayanan yang semakin mudah akan mendorong peningkatan kepatuhan serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
Yang tidak kalah penting, setiap kebijakan peningkatan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara sehat.
Kolaborasi untuk Masa Depan Kota Tasikmalaya
Pembangunan daerah tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja. Pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memperkuat fondasi pembangunan.
DPRD memiliki tanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan regulasi yang mendukung kemajuan daerah. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan. Sementara masyarakat menjadi mitra penting dalam mengawal seluruh proses tersebut.
Saya meyakini bahwa dengan semangat kolaborasi, Kota Tasikmalaya memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Prestasi WTP yang telah diraih sepuluh kali berturut-turut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada laporan keuangan yang baik, tetapi juga pada sejauh mana pengelolaan keuangan tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan utama yang harus terus kita jaga dan perjuangkan bersama. (im)
