Oleh: Dede, S.IP.
(Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Tasikmalaya)
Kunjungan kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Banyumas ke Kota Tasikmalaya, hari ini (Rabu, 8 Juli 2026), baru ini bukan sekadar agenda rutin birokrasi. Pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai wakil rakyat, saya memandang forum ini sebagai ruang pertukaran intelektual yang krusial untuk meningkatkan kualitas produk legislasi kita. Setiap regulasi yang disahkan bukan sekadar tumpukan kertas administratif, melainkan instrumen penting yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Di era yang semakin kompleks ini, pengambilan kebijakan publik tidak boleh lagi mengandalkan asumsi atau tren sesaat. Kita harus berpijak pada prinsip Evidence-Based Policy Making atau kebijakan berbasis bukti. Dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah (Perda)—mulai dari penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) hingga harmonisasi—data harus menjadi kompas utama kita.
Mengapa data menjadi harga mati?
Regulasi yang baik harus memiliki tiga landasan kokoh: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Naskah Akademik bukan sekadar formalitas, melainkan manifestasi dari data lapangan yang diolah secara presisi dan ilmiah. Saat kami membahas Raperda, setiap butir pasal diuji dengan data demografi, proyeksi ekonomi, dan kebutuhan sosiologis nyata warga Kota Tasikmalaya. Tanpa data yang valid, kebijakan berisiko meleset dari target dan kehilangan relevansinya dengan kebutuhan publik.
Dalam diskusi teknis bersama rekan-rekan dari Banyumas, kami sepakat bahwa proses harmonisasi adalah kunci. Sebuah produk hukum harus sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Ketika kita merespons isu-isu sosial yang sensitif, peran Bapemperda menjadi sangat sentral. Kita tidak boleh gegabah dalam bertindak; setiap langkah harus didasarkan pada kajian hukum yang mendalam dan analisis dampak yang matang.
Inilah esensi dari profesionalisme: memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan dan ketertiban bagi warga, bukan justru menambah beban birokrasi.
Melalui sinergi antar-daerah ini, kita sedang membangun standar pelayanan publik yang lebih tinggi. Kita tidak perlu memulai semuanya dari nol; kita bisa belajar dari keberhasilan maupun kegagalan daerah lain dalam merumuskan kebijakan. Politik adalah medan pengabdian untuk memberikan dampak nyata. Namun, pengabdian yang tulus harus dibarengi dengan kompetensi dan kerja cerdas.
Harapan saya, kolaborasi antara DPRD Kota Tasikmalaya dan daerah lain terus terjalin. Kami berkomitmen untuk menjaga marwah legislasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pada akhirnya, integritas sebuah lembaga legislatif diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat melalui produk hukum yang kita hasilkan.
Dengan memadukan data yang akurat dan etika pelayanan yang kuat, saya yakin kita bisa membawa Kota Tasikmalaya ke arah yang lebih baik dan lebih terencana bagi masa depan generasi mendatang. (im)
