KOTA TASIKMALAYA, FPKS — Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Cibeureum menggelar rapat koordinasi (rakor) perdana pada Sabtu (18/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di kediaman Ketua LPM Kelurahan Ciakar, Ujang, tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum berbagi pengalaman antar pengurus LPM di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Rakor dihadiri oleh jajaran pengurus DPC LPM Kecamatan Cibeureum serta para Ketua LPM dari seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Cibeureum. Turut hadir Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Elan Jaelani, S.H., yang selama bertahun-tahun aktif dan berpengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui LPM.
Berbagi Pengalaman untuk Memperkuat Pemberdayaan
Dalam forum tersebut, Elan tidak hanya hadir sebagai anggota legislatif, tetapi juga sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat yang memahami dinamika LPM di tingkat akar rumput. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pengurus LPM di lapangan.
Berbagai isu dibahas dalam rakor, mulai dari pelaksanaan program yang didanai melalui anggaran kelurahan, peluang sinergi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD, hingga strategi memperkuat peran LPM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan berbasis masyarakat.
Menurut Elan, forum seperti ini penting karena menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing LPM.
“Setiap kelurahan memiliki pengalaman yang berbeda. Dengan saling berbagi, kita bisa belajar dari praktik-praktik yang berhasil sekaligus mencari jalan keluar atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Program Harus Berorientasi pada Manfaat
Elan menekankan bahwa program pemberdayaan masyarakat ke depan perlu lebih menitikberatkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan suatu kegiatan tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya acara, jumlah peserta, besarnya anggaran yang terserap, atau kelengkapan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Ia mengajak seluruh pengurus LPM untuk mulai mengubah cara pandang dalam merancang program, yakni dengan menjadikan dampak atau outcome sebagai ukuran utama keberhasilan.
“Jangan sampai program hanya berhenti pada aspek administratif atau seremonial. Hal yang lebih penting adalah apakah kegiatan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat ekonomi warga, atau menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan,” kata Elan.
Ia menilai pendekatan tersebut akan membuat program pemberdayaan lebih efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
LPM Harus Menjadi Organisasi yang Berdaya
Selain membahas program kerja, Elan juga mengingatkan pentingnya memperkuat kapasitas internal organisasi. Menurutnya, LPM sebagai garda terdepan pemberdayaan masyarakat harus terlebih dahulu menjadi organisasi yang kuat dan anggotanya memiliki kemampuan untuk berkembang.
“Jangan sampai kita sibuk memberdayakan masyarakat, tetapi pengurusnya sendiri belum berdaya. LPM harus menjadi contoh, baik dalam semangat gotong royong, kemampuan berkolaborasi, maupun kualitas sumber daya manusianya,” tuturnya.
Elan menyambut baik terselenggaranya rapat koordinasi perdana tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala. Ia meyakini, komunikasi yang rutin antar-LPM akan memperkuat sinergi, memperkaya inovasi program, serta meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cibeureum. (im)
