KOTA TASIKMALAYA, FPKS — Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUMKM Perindag), serta Dinas Lingkungan Hidup, Kamis (23/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD tersebut membahas evaluasi dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui rapat tersebut, DPRD melakukan evaluasi terhadap capaian penerimaan retribusi hingga semester pertama tahun anggaran sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah strategis agar target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun.
Evaluasi Berdasarkan Target dan Realisasi
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Ishak Parid, S.Pd.I, menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya melihat besaran pendapatan yang telah diterima, tetapi juga membandingkan antara target, realisasi, dan prognosis hingga akhir tahun anggaran.
Menurutnya, capaian setiap perangkat daerah masih bervariasi. Hingga memasuki pertengahan tahun, terdapat sektor yang telah mencapai sekitar 60 persen dari target, sementara sektor lainnya masih berada pada kisaran 40 hingga 50 persen.
“Rapat ini bertujuan melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Karena itu, kami membandingkan target dengan realisasi yang ada saat ini, kemudian melihat prognosis sampai akhir tahun agar dapat diketahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target secara optimal,” ujar Ishak.
Ia menambahkan, evaluasi berkala menjadi penting agar pemerintah daerah memiliki cukup waktu melakukan perbaikan apabila terdapat sektor yang menunjukkan kinerja dibawah harapan.
Potensi Besar Harus Diikuti Optimalisasi
Menurut Ishak, salah satu fokus pembahasan adalah mengidentifikasi sektor-sektor yang sebenarnya memiliki potensi penerimaan tinggi, tetapi realisasinya masih rendah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar penyebabnya dapat segera diketahui dan diperbaiki.
Ia menilai rendahnya realisasi tidak selalu disebabkan oleh minimnya potensi. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh tata kelola yang belum optimal, kurang maksimalnya pendataan objek retribusi, maupun belum tergalinya sumber-sumber pendapatan baru.
“Kalau potensinya besar tetapi realisasinya rendah, tentu harus dievaluasi. Apakah ada persoalan dalam tata kelola, pendataan, pengawasan, atau masih ada potensi yang belum tergarap. Hal-hal seperti ini yang harus diperbaiki bersama,” jelasnya.
Digitalisasi dan Inovasi Tingkatkan PAD
Ishak berharap seluruh organisasi perangkat daerah terus melakukan inovasi dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Selain mengoptimalkan potensi yang telah ada, pemerintah juga perlu menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menilai penerapan digitalisasi dalam sistem pemungutan retribusi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, dan menutup potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Seluruh potensi harus terus dioptimalkan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menggali potensi baru dan memperkuat sistem pengelolaan, termasuk melalui digitalisasi. Dengan tata kelola yang semakin baik, kita berharap penerimaan retribusi dapat meningkat sehingga target PAD tercapai dan manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta pembangunan daerah,” pungkas Ishak. (im)
