Beberapa hari lalu, Rabu (22/7), Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menggelar serangkaian rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya.
Pada pertemuan itu dibahas beragam tema pembahasan utamanya, mulai dari evaluasi penerimaan daerah, pengendalian inflasi, hingga berbagai strategi memperkuat perekonomian Kota Tasikmalaya.
Diskusi tersebut memperlihatkan satu kenyataan yang harus menjadi perhatian bersama. Kota Tasikmalaya sedang menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Proyeksi APBD Tahun 2026 menunjukkan adanya tekanan defisit yang cukup besar sehingga pemerintah daerah dituntut bekerja lebih kreatif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Situasi ini tidak cukup dijawab hanya dengan meningkatkan penerimaan melalui pajak dan retribusi. Diperlukan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam membangun kemandirian ekonomi daerah.
Membangun Pendapatan dengan Menggerakkan Ekonomi
Selama ini, ketika berbicara mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), perhatian seringkali tertuju pada peningkatan pajak dan retribusi. Padahal, kedua instrumen tersebut memiliki batas kemampuan. Jika terlalu dibebankan kepada masyarakat tanpa diiringi pertumbuhan ekonomi, justru dapat mengurangi daya beli dan memperlambat aktivitas usaha.
Orientasi pembangunan fiskal perlu bergeser. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pemungut pendapatan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Ketika usaha mikro berkembang, perdagangan meningkat, sektor jasa tumbuh, dan investasi bergerak, maka penerimaan daerah akan meningkat secara alami tanpa memberikan tekanan yang berlebihan kepada masyarakat.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan adanya keadilan dalam pelayanan publik. Retribusi pada hakikatnya merupakan pembayaran atas jasa atau layanan yang diberikan pemerintah.
Oleh sebab itu, peningkatan retribusi harus berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan, kebersihan, kenyamanan, keamanan, maupun fasilitas yang diterima masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah menerima kewajiban apabila mereka merasakan manfaat yang nyata.
Digitalisasi dan Peluang Ekonomi Baru
Di sisi lain, optimalisasi pendapatan juga harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola. Salah satu langkah yang patut diapresiasi adalah digitalisasi sistem penerimaan daerah yang mulai diterapkan pada beberapa sektor, seperti parkir, persampahan, maupun pelayanan pasar.
Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Lebih dari itu, sistem ini mampu meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Setiap rupiah yang menjadi hak pemerintah daerah harus benar-benar masuk ke kas daerah agar dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Perbaikan tata kelola saja belum cukup. Kota Tasikmalaya juga harus lebih jeli membaca peluang ekonomi yang lahir dari berbagai program nasional. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya memiliki tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian daerah apabila dipersiapkan dengan baik.
Pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, koperasi, hingga penyedia bahan pangan lokal sebagai bagian dari rantai pasok program tersebut. Dengan demikian, anggaran yang beredar melalui MBG dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat basis penerimaan daerah.
Sinergi Menjadi Kunci
Menghadapi tantangan fiskal bukan berarti pemerintah harus mengurangi optimisme. Justru kondisi seperti ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat.
Defisit anggaran tidak hanya dapat dijawab dengan efisiensi belanja, tetapi juga melalui keberanian menghadirkan inovasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Ketika pelayanan publik semakin baik, tata kelola semakin transparan, peluang ekonomi semakin terbuka, dan seluruh potensi lokal diberdayakan, maka Kota Tasikmalaya akan memiliki fondasi fiskal yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya angka dalam APBD, melainkan dari sejauhmana kebijakan fiskal mampu menghadirkan kesejahteraan, membuka kesempatan berusaha, dan memberikan harapan baru bagi masyarakat. (im)
