Tasikmalaya, FPKS— DPRD Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Paripurna pada Jumat, 11 September 2026, dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Pandangan Umum Fraksi, serta jawaban Wali Kota.
Dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memberikan sejumlah catatan terkait struktur pendapatan, efektivitas belanja, pembiayaan daerah, hingga akuntabilitas pengelolaan APBD. Pandangan umum PKS tersebut disampaikan Dede, S.IP.
Kemandirian Fiskal Perlu Diperkuat
Dalam Raperda APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp1,535 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp486,7 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,049 triliun.
Menurut Dede, komposisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kota Tasikmalaya masih membutuhkan dukungan signifikan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dibaca sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah secara bertahap.
“Kita tidak hanya mendorong bagaimana PAD meningkat, tetapi bagaimana kapasitas ekonomi daerah ikut tumbuh. Jangan sampai peningkatan PAD justru lebih banyak dibebankan kepada masyarakat melalui pajak dan retribusi,” ujar Dede.
Ia menilai penguatan PAD perlu ditempuh melalui perluasan basis ekonomi daerah, digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi aset, peningkatan kinerja BUMD, pengembangan investasi, serta penguatan UMKM dan sektor ekonomi produktif.
Dengan pendekatan tersebut, peningkatan penerimaan daerah diharapkan berjalan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Ukur Anggaran dari Hasil, Bukan Sekadar Serapan
Selain pendapatan, Dede juga menekankan pentingnya mengubah cara melihat keberhasilan belanja daerah.
Menurutnya, tingginya serapan anggaran belum otomatis menunjukkan keberhasilan program. Hal yang lebih penting adalah melihat perubahan atau apa yang dihasilkan dari belanja tersebut.
“Kalau anggaran kemiskinan bertambah, kita perlu tahu berapa keluarga yang benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan. Kalau ada program penciptaan lapangan kerja, indikatornya juga harus jelas: berapa peluang kerja atau aktivitas ekonomi yang berhasil diciptakan,” katanya.
Pendekatan berbasis hasil tersebut dinilai penting untuk memastikan program prioritas, seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja, memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Dede juga menyoroti perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan daerah, termasuk rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp20 miliar. Menurutnya, setiap pembiayaan harus memiliki tujuan yang jelas, manfaat yang terukur, serta memperhitungkan kemampuan fiskal daerah dalam jangka panjang.
Ketelitian Anggaran adalah Bagian dari Akuntabilitas
Bagi Dede, pembahasan APBD tidak berhenti pada besar-kecilnya angka anggaran. Ketelitian dalam membaca dokumen, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta kejelasan indikator program merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan.
Ia berharap proses pembahasan Raperda APBD 2027 dapat menghasilkan struktur anggaran yang sehat sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih terukur.
“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, yang kita periksa bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi apa masalah yang hendak diselesaikan, bagaimana caranya, berapa targetnya, dan bagaimana hasilnya nanti diukur,” tutur Dede.
Fraksi PKS, lanjutnya, akan terus mencermati pembahasan APBD 2027 agar kebijakan fiskal daerah tetap memperhatikan kesehatan keuangan daerah, efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, serta manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. (im)
