TASIKMALAYA, FPKS — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tasikmalaya menyampaikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Elan Jaelani, S.H., dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (11/9/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi PKS menilai perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan angka dalam dokumen anggaran. Perubahan tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas perencanaan sekaligus memastikan kebijakan anggaran menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Dorong Optimalisasi Pendapatan dan Belanja yang Terukur
Fraksi PKS mencatat pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD meningkat dari sekitar Rp1,475 triliun menjadi Rp1,486 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan dari sekitar Rp455,6 miliar menjadi Rp467,2 miliar.
Elan menyampaikan, Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan PAD tersebut. Namun, optimalisasi pendapatan tetap perlu dilakukan secara sehat dan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi tanpa menambah beban masyarakat.
Di sisi belanja, anggaran meningkat dari sekitar Rp1,525 triliun menjadi Rp1,545 triliun. Sementara belanja modal naik dari sekitar Rp53,6 miliar menjadi Rp84,8 miliar.
Fraksi PKS meminta agar peningkatan belanja modal diarahkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan target output, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, serta mekanisme pengawasan terhadap belanja tersebut.
Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Masyarakat Jadi Perhatian
Selain aspek fiskal, Fraksi PKS mendorong agar perubahan anggaran tetap memperkuat pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Pada sektor pendidikan, dukungan terhadap pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dinilai perlu berjalan bersama peningkatan kualitas pembelajaran, literasi, numerasi, serta akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara di bidang kesehatan, Fraksi PKS mendorong penguatan pelayanan dasar, pencegahan penyakit, kesehatan ibu dan anak, serta program yang berdampak langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Tambahan anggaran, menurut Fraksi PKS, perlu disertai target kinerja yang terukur.
Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, dan kelompok produktif. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui akses pembiayaan, pemasaran, pelatihan, digitalisasi, dan pendampingan.
Elan menegaskan, seluruh catatan tersebut disampaikan dalam semangat membangun. Fraksi PKS siap melanjutkan pembahasan secara konstruktif bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya dan seluruh anggota DPRD dengan tetap memegang prinsip transparansi, kehati-hatian, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat harus mempunyai dasar yang jelas, manfaat yang terukur, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji,” demikian pokok pandangan Fraksi PKS dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. (im)
