Oleh: Dede, S.IP. — Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS
Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak berhenti pada pertanyaan berapa besar anggaran yang tersedia atau berapa persen yang dapat direalisasikan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: sejauh mana setiap rupiah uang publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika kita melihat komposisi belanja dalam Perubahan APBD 2026. Berdasarkan data yang dibahas, belanja pegawai berada pada angka 39,18 persen, sementara belanja infrastruktur sebesar 29,40 persen.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik dalam dokumen anggaran. Dibaliknya terdapat pilihan kebijakan dan konsekuensi terhadap ruang fiskal pemerintah daerah. Pembahasan APBD perlu melihat bukan hanya aspek administratif, tetapi juga arah dan kualitas belanja.
Menata Belanja, Memperluas Ruang Fiskal
Saya memahami bahwa belanja pegawai memiliki fungsi penting dalam memastikan pemerintahan berjalan. Aparatur negara adalah bagian dari mesin pelayanan publik. Persoalannya, bukan mempertentangkan belanja pegawai dengan pembangunan, melainkan bagaimana menjaga komposisinya tetap sehat sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Apalagi, terdapat target pada 2027 mengenai belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Dengan kondisi Perubahan APBD 2026 saat ini, penyesuaian menuju target tersebut tentu membutuhkan proses yang terencana.
Kita tidak perlu menunggu hingga 2027 untuk mulai mencari solusi. Penataan harus dimulai sekarang.
Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu memiliki roadmap yang jelas, realistis, dan terukur. Roadmap tersebut sebaiknya tidak hanya berisi target akhir, tetapi juga tahapan setiap tahun: berapa target penurunan belanja pegawai, bagaimana efisiensi dilakukan, berapa peningkatan ruang fiskal yang diharapkan, dan sektor pembangunan apa yang menjadi prioritas.
Dengan demikian, DPRD dan masyarakat dapat melihat prosesnya secara transparan dan mengukur apakah arah kebijakan anggaran sudah berada pada jalur yang tepat.
Dari Serapan Anggaran Menuju Manfaat
Ada satu hal yang menurut saya perlu terus kita dorong dalam pengelolaan APBD: jangan menjadikan serapan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
Anggaran memang harus terserap sesuai perencanaan dan ketentuan. Perlu diingat, serapan yang tinggi belum otomatis berarti manfaat publik juga tinggi. Kita perlu melihat output dan outcome-nya.
Apakah jalan yang dibangun benar-benar memperlancar mobilitas masyarakat? Apakah infrastruktur publik menjawab kebutuhan warga? Apakah pelayanan pemerintah semakin cepat, mudah, dan berkualitas? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini harus menjadi bagian dari evaluasi APBD.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hidup di dalam tabel APBD. Mereka merasakan APBD melalui jalan yang lebih baik, fasilitas publik yang memadai, pelayanan yang semakin mudah, serta program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.
APBD Adalah Amanah Publik
Bagi saya, APBD adalah bentuk konkret tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Setiap keputusan anggaran harus memiliki alasan yang jelas, dasar data yang kuat, serta orientasi manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi PKS melalui DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Kritik terhadap struktur belanja bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan satu kepentingan dengan kepentingan lainnya, tetapi untuk memastikan ruang fiskal daerah digunakan seoptimal mungkin.
Kita tentu berharap Perubahan APBD 2026 menjadi bagian dari proses perbaikan tata kelola anggaran yang berkelanjutan. Bukan hanya bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi bagaimana anggaran tersebut menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik.
Pada ujungnya, ukuran akhir APBD bukanlah sekadar berapa banyak yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang kembali kepada masyarakat. (im)
