Oleh: Elan Jaelani, S.H.
Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya
Ada satu hal yang menarik dari audiensi Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya bersama KAMMI Daerah Tasikmalaya, Senin (14/9/2026), yakni adanya gagasan untuk mendorong pengaktifan kereta api lokal yang melayani perjalanan Tasikmalaya dan kawasan Priangan Timur menuju Bandung.
Saya mengapresiasi gagasan tersebut. Bagi saya, ini bukan sekadar usulan mengenai moda transportasi, tetapi bagian dari upaya menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.
Kota Tasikmalaya merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan di Priangan Timur. Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya 2026 mencatat jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada 2024 mencapai sekitar 770.839 jiwa dengan kepadatan 4.209 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tentu membutuhkan dukungan sistem transportasi yang memadai.
Karena itu, ketika KAMMI menyampaikan gagasan mengenai KA lokal, saya melihatnya sebagai masukan publik yang layak dikaji secara serius.
Kereta Lokal Bukan Sekadar Transportasi
Gagasan yang dibicarakan adalah menghadirkan layanan KA lokal yang tidak harus bergantung pada rangkaian kereta jarak jauh, sehingga perjalanan dari Tasikmalaya menuju Bandung dapat dilayani secara lebih khusus.
Rutenya pun dapat dikaji dengan mempertimbangkan titik-titik pemberhentian di kawasan Priangan Timur, seperti Tasikmalaya, Indihiang, Ciawi, Cipeundeuy, hingga terhubung dengan Ciamis dan Banjar.
Konsep ini menarik karena transportasi publik bukan hanya soal memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, perdagangan, layanan kesehatan, dan berbagai aktivitas ekonomi.
Kita dapat melihat bagaimana layanan Commuter Line Bandung Raya terus dikembangkan. Pada 2026, layanan tersebut diperpanjang hingga Cicalengka, sementara tarif lintas Padalarang–Cicalengka ditetapkan Rp5.000. Model seperti ini menunjukkan bahwa kereta komuter dengan tarif terjangkau dapat menjadi bagian penting dari sistem mobilitas masyarakat.
Tentu kondisi Tasikmalaya dan Bandung Raya tidak bisa disamakan begitu saja. Namun, prinsipnya dapat menjadi bahan pembelajaran: menghadirkan transportasi massal yang terjangkau, terjadwal, dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.
Dari Aspirasi Menjadi Kajian yang Terukur
Saya kira tahap berikutnya bukan sekadar memperbanyak pernyataan dukungan. Gagasan ini harus diterjemahkan menjadi kajian yang terukur.
Kita perlu mengetahui potensi jumlah penumpang, pola perjalanan masyarakat, kebutuhan waktu keberangkatan, kapasitas kereta, titik pemberhentian yang paling efektif, waktu tempuh, kebutuhan sarana, hingga proyeksi biaya operasional.
Aspek pembiayaan juga harus dihitung secara terbuka. Jika orientasinya adalah pelayanan publik dengan tarif terjangkau, pemerintah bersama PT KAI dapat mengkaji kemungkinan dukungan melalui skema subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Namun, besaran subsidi tidak boleh ditentukan berdasarkan asumsi. Semuanya harus melalui perhitungan kebutuhan dan kemampuan fiskal yang jelas.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah sinergi antardaerah. Mobilitas masyarakat tidak berhenti pada batas administratif. Karena itu, Kota Tasikmalaya perlu berkomunikasi dengan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, bahkan Garut, serta pemerintah provinsi dan PT KAI.
Jika diperlukan, pemerintah daerah dapat membangun kesepahaman bersama dan menyusun rekomendasi kolektif kepada pemerintah pusat maupun operator perkeretaapian.
Transportasi Publik untuk Ekonomi Priangan Timur
Saya melihat gagasan KA lokal ini dalam perspektif yang lebih luas. Kita tidak hanya berbicara tentang perjalanan orang, tetapi juga konektivitas ekonomi Priangan Timur.
Masyarakat Tasikmalaya yang bepergian ke Bandung untuk bekerja, belajar, berdagang atau mengakses layanan tertentu membutuhkan pilihan transportasi yang aman, nyaman dan efisien. Demikian pula sebaliknya, masyarakat dari wilayah sekitar yang memiliki kepentingan ekonomi di Tasikmalaya.
Transportasi berbasis rel juga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap jaringan jalan apabila sebagian perjalanan masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi maupun angkutan jalan raya.
Tugas kita sekarang adalah mengubah gagasan menjadi kajian, kajian menjadi rekomendasi, dan rekomendasi menjadi kebijakan yang realistis.
Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama, bukan tidak mungkin konektivitas transportasi berbasis rel menjadi salah satu fondasi penguatan ekonomi dan mobilitas masyarakat Priangan Timur. (im)
